Home Berita Islam Terbaru Temuan Baru, Pemprov DKI Ternyata Beli Tanah Bermasalah

Temuan Baru, Pemprov DKI Ternyata Beli Tanah Bermasalah

136
0
Temuan Baru, Pemprov DKI Ternyata Beli Tanah Bermasalah
Berita Islam 24H – Pembelian Tanah seluas 4,185 meter persegi bekas Kedutaan Besar Inggris oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di akhir Agustus 2016 bermasalah. Pasalnya, status Tanah Itu ternyata milik Pemerintah Pusat.
Demikian disampaikan anak buah Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah. Berdasarkan temuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), papar dia, bahwa Tanah Itu merupakan Copyright guna bukan berstatus Copyright milik Kedubes Inggris.
“Ternyata menurut BPN, mereka (Kedubes Inggris-red) wajib bayar sewa. di karenakan itu Dulu tanahnya pemberian pemerintah,” Perkataan Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (7/12/2016).
Dijelaskan Saefullah, sebelumnya pihak Pemprov DKI sudah Sempat berdialog dengan pihak Kedubes Inggris. Dialog Itu juga diikuti pihak Kementerian Keuangan dan Kemeterian Luar Negeri.
Saefullah Menyebut, pihak Kedubes Inggris di itu mempertanyakan tak adanya penagihan uang sewa. “Mereka justru tanya wajib bayar sewa ke siapa nih, di karenakan tak ada tagihannya,” ujar Saefullah.
Diketahui, Tanah eks-Kedubes Inggris yang dibeli Pemprov DKI berlokasi di kawasan sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat. Menjelang Ahok cuti kampanye, tepatnya di akhir Agustus 2016, Pemprov DKI Jakarta dan pihak Kedubes menyepakati pembelian Tanah mencapai Rp 479 miliar.‎
bila nantinya terbukti berstatus Tanah pemerintah, Saefullah menyatakan tak akan ada proses pembayaran. Sehingga uangya Bisa dialihkan ke program lain.
“Seharusnya Seandainya tanah itu Bisa dari pinjaman pemerintah pusat, maka sekarang ini Seandainya mereka sudah tak wajib lagi ya harusnya dikembalikan aja,” ucap Saefullah.
Tanah eks-Kedubes Inggris rencananya akan dijadikan taman. Sementara bangunannya akan dijadikan cagar budaya.
Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membuat pusat pengawasan transportasi DKI Jakarta di lokasi Itu.
‎ ‎Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi membeli Tanah eks Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Pusat dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di 25 Agustus 2016.
“Sudah, harga jualnya di Letak 479 miliar rupiah,” Perkataan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar M, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).
Dana pembelian itu, menurut dia, memakai anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman di APBD 2016. [ceramahterbaru.net / tsc]
Loading...

Temuan Baru, Pemprov DKI Ternyata Beli Tanah Bermasalah

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here