Home Berita Islam Terbaru PWI: Pers Nasional tak Boleh Disensor, Dibredel Dan Dilarang Siaran

PWI: Pers Nasional tak Boleh Disensor, Dibredel Dan Dilarang Siaran

140
0
PWI: Pers Nasional tak Boleh Disensor, Dibredel Dan Dilarang Siaran
Berita Islam 24H – Pelarangan siaran langsung dan penghentian terhadap siaran pers nasional Bisa disebut Bagaikan pelanggaran atas UU 40/1999 mengenai Pers (UU Pers).
Demikian pernyataan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat (DK PWI Pusat) yang diterima redaksi, beberapa di lalu.
Pernyataan itu dikeluarkan DK PWI terkait munculnya wacana dari pihak Eksklusif yang berbau Hegemoni terhadap kemerdekaan redaksi menentukan dan menyiarkan berita serta upaya membolehkan pelarangan siaran langsung dan penghentian terhadap siaran pers nasional.
DK PWI menyatakan, pasal 4 ayat 2 UU Pers menegaskan pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan siaran. Elaborasi pasal 4 ayat 2 UU Pers itu menerangkan bahwa penyensoran, pembredelan atau pelarangan siaran tak berlaku di media cetak dan elektronik. Hal ini sejalan dengan pengertian pers di UU Pers dan isi Pasal 42 UU 32/2002 mengenai Penyiaran (UU Penyiaran), wartawan penyiaran di melaksankan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
DK PWI Pusat mengingatkan, perlindungan dan Agunan terhadap kemerdekaan pers tak hanya ditujukan kepada pers cetak, melainkan juga semua jenis pers yang memenuhi persyaratan, termasuk pers elektronik, televisi, radio dan siber.
di pertimbangan UU Pers dengan terang benderang disebutkan pers nasional wajib mendapatkan Agunan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan pihak manapun. DK PWI Pusat berpendapat, permintaan untuk tak menyiarkan sesuatu dengan ancaman, dengan cara terselubung atau pun terang-terangan, tindakan pembredelan dan pelarangan serta penghentian siaran terhadap karya jurnalistik, merupakan bagian dari penyensoran dan menghalang-halangi tugas pers.
“Tindakan itu jelas dilarang oleh UU Pers dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” tegas pernyataan yang dikeluarkan Ketua DK PWI Pusat, Ilham Bintang.
Kemerdekaan pers Bagaikan Copyright asasi warga negara dijamin di pasal 4 UU Pers beserta penjelasannya. Apapun dalihnya, pers wajib bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan supaya Copyright masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.
Kemerdekaan pers di Indonesia yang lahir dari rahim reformasi dan terangkum di UU Pers wajib dihormati dan ditegakkan oleh semua pihak. DK PWI Pusat meminta kepada semua pihak supaya Genjah mengakhiri wacana untuk membatasi kemerdekaan pers, seperti penyensoran, pembredelan dan pelarangan siaran di bentuk apapun.
“Dewan Kehormatan juga mengecam pihak-pihak yang bersikap anti kemerdekaan pers dengan mencoba membatasi pers meliput dan menyiarkan dengan cara merdeka sesuai dengan hati nurani masing-masing pers,” tegas Iham.
Kemarin (Jumat, 9/12), Ketua Dewan Pers Yosep “Stanley” Adi Prasetyo mengumpulkan para pimpinan redaksi media elektronik untuk membahas soal teknis peliputan persidangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di kasus dugaan penistaan agama.
Stanley mengusulkan supaya media-media elektronik tak menyiarkan live proses persidangan Ahok untuk menghindari gesekan yang terjadi di publik. Usulan ini setelah itu diklaim Jadi kesepakatan para pimpinan redaksi televisi yang hadir. Keputusan ini Yaitu Seusai berkaca dari peliputan kasus Jessica atau “kopi sianida” yang sebenarnya telah melanggar asas praduga tak bersalah. [ceramahterbaru.net / rc]
Loading...

PWI: Pers Nasional tak Boleh Disensor, Dibredel Dan Dilarang Siaran

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here