Home Berita Islam Terbaru Muhammadiyah Tegas Menolak PPN Pendidikan

Muhammadiyah Tegas Menolak PPN Pendidikan

27
0
133 views

Muhammadiyah Tegas Menolak PPN Pendidikan

JAKARTA (Ceramahterbaru.net)–Muhammadiyah dengan tegas menolak dan sangat berkerabatan atas rencana penerapan PPN untuk bidang pendidikan sebagaimana draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Generik dan Tata tutorial Perpajakan.

“Rencana penerapan PPN bidang pendidikan Itu jelas-jelas bertentangan dengan Heroisme konstitusi UUD 1945,” Perkataan Ketua Generik PP Muhammadiyah Prof Dr KH Haedar Nasir, MSi Jumat (11/6/2021). Pasal 31 Pendidikan dan Kebudayaan jelas sekali mengandung perintah soal Copyright warga negara atas pendidikan.

Hal itu Yaitu, pertama: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kedua: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketiga: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang melonjakkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia di rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Keempat: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kelima: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

”Maka, pemerintah, termasuk Kemenkeu, dan DPR mestinya mendukung dan memberi kemudahan untuk organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan dengan cara sukarela dan berdasarkan semangat Darma untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Haedar.

Bukan hanya itu, lanjut Haedar, pemerintah dan DPR mestinya tak memberatkan organisasi kemasyarakatan penggerak pendidikan dan Forum-Forum pendidikan yang dikelola masyarakat dengan perpajakan yang nantinya akan Menghentikan Forum-Forum pendidikan yang selama ini banyak membantu rakyat kecil. Bahkan, pendidikan swasta sebenarnya Empati meringankan beban pemerintah di menyelenggarakan pendidikan yang belum sepenuhnya merata.

“Semestinya pemerintahlah yang berkewajiban penuh menyelenggaran pendidikan dan kebudayaan untuk seluruh rakyat sebagaimana perintah konstitusi. Ini yang berarti, bila tak menunaikannya dengan cara optimal Serupa dengan mengabaikan konstitusi,” ujarnya.

tak hanya itu, tegas Haedar, pemerintah malah wajib berterimakasih kepada ormas penyelenggara pendidikan yang selama ini membantu meringankan beban kewajiban pemerintah di menyelenggarakan pendidikan dan program kerakyatan lainnya. Dan ini bukannya malah membebani dengan PPN.

“bila kebijakan PPN itu dipaksakan untuk diterapkan maka yang nanti akan mampu menyelenggarakan pendidikan selain negara yang memang mempunyai APBN, justru para pemilik modal yang akan berkibar dan mendominasi, sehingga pendidikan akan semakin mahal, elitis, dan Jadi ladang bisnis layaknya perusahaan,” Perkataan Haedar lagi.

Mau Dibawa ke mana Pendidikan?

Melihat situasi ini, Ketua Generik PP Muhammadiyah, mempertanyakan lantas mau dibawa ke mana pendidikan nasional yang oleh para pendiri bangsa ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal di ini beban pendidikan Indonesia sangatlah tinggi dan berat, lebih-lebih di era pandemi Covid-19.

Di daerah-daerah 3T bahkan pendidikan masih tertatih-tatih menghadapi segala kendala dan tantangan, yang belum terdapat pemerataan oleh pemerintah. Pendidikan Indonesia juga semakin berat menghadapi tantangan persaingan dengan negara-negara lain, di tingkat ASEAN aja masih kalah dan berada di bawah. “di ini mau ditambah beban dengan PPN yang sangat berat. Di mana letak moral pertanggungajawaban negara atau pemerintah dengan penerapan PPN yang memberatkan itu?”

Loading...

Ditegaskan Haedar, konsep pajak progresif lebih-lebih di bidang pendidikan dengan cara ideiologis menganut paham liberalisme absolut, sehingga wajib ditinjau ulang di karenakan tak sejalan dengan Heroisme Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotongroyong dan kebersamaan.

“Apakah Indonesia akan semakin dibawa di liberalisme ekonomi yang mencerabut Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan yang Hayati di Indonesia? Masalah ini supaya direnungkan dengan cara mendalam oleh para elite di pemerintahan,” tegas Haedar mempertanyakan.

Sebab, katanya, para perumus konsep kebijakan dan pengambil kebijakan di Republik ini semestinya menghayati, memahami, dan membumi di Empiris kebudayaan bangsa Indonesia. Jangan bawa Indonesia ini Jadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Untuk itu, Haedar menegaskan, para anggota DPR dan elite partai politik supaya menunjukkan komitmen kebangsaan yang tinggi dengan bersatu menolak draf PPN di bidang pendidikan Itu Bagaikan wujud komitmen di Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai luhur bangsa, persatuan, dan masa depan pendidikan Indonesia.

“Lupakan polarisasi politik dan kepentingan politik lainnya demi menyelamatkan pendidikan Indonesia yang di ini sarat beban, sekaligus menyelematkan Indonesia dari ideologi liberalisme dan kapitalisme yang mendistorsi konstitusi, Pancasila, dan nilai luhur keindonesiaan,” Perkataan Haedar menadaskan.*

Sumber: Suaramuhammadiyah.id

Sebarkan informasi ini, semoga Jadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

  • Perlukah Membela Palestina?
  • Pledoi Habib Rizieq Ungkap Sempat Bertemu Kepala BIN dan Kapolri di Makkah
  • Sambut bagus Masa Berlaku Sertifikat Halal Empat Tahun, IHW Minta Pelaku Usaha Komitmen SJH
  • Ihatec Fasilitasi Pelatihan Halal Gratis untuk UMKM
  • Dua Kali Haji Dibatalkan, Daftar Tunggu Jamaah Semakin Menumpuk
  • Berkunjung ke MUI, Dubes Saudi Luruskan Pemberitaan Soal Haji
  • Dirjen Bimas Islam: Alquran dan Hadis Sumber Inspirasi Kehidupan Berbangsa
  • Muhammadiyah Himpun Rp32 Milyar Lebih untuk Palestina

Muhammadiyah Tegas Menolak PPN Pendidikan

Muhammadiyah Tegas Menolak PPN Pendidikan

Muhammadiyah Tegas Menolak PPN Pendidikan
Muhammadiyah Tegas Menolak PPN Pendidikan

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here