Home Berita Islam Terbaru Moh Mahfud MD : Makar dan Makan

Moh Mahfud MD : Makar dan Makan

115
0
Moh Mahfud MD : Makar dan Makan
Berita Islam 24H – Sangkaan makar atas 11 orang aktivis (belakangan ditambah satu orang lagi yakni Hatta Taliwang) yang dilakukan oleh Polri tak cukup dilihat dari kacamata hukum pidana, akan tetapi wajib juga dilihat dari aspek konstitusi dan hukum tata negara (HTN). Kita sangat kaget saat di Jumat 2 Desember 2016 pagi ada berita yang setelah itu dikonfirmasi oleh Polri bahwa Rachmawati, putri Bung Karno, dan sepuluh orang lainnya diamankan (ditangkap) di karenakan diduga (dan setelah itu diangka) menjalankan makar.
Ini tak main-main. Sebab bila dirunut dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 104 dan seterusnya, ancaman hukuman untuk pemakar sangatlah berat. Ancamannya Berawal Dari dari hukuman mati, penjara seumur Hayati, penjara 20 tahun, penjara 15 tahun, dan seterusnya. Pasal KUHP yang mana yang disangkakan dilakukan oleh mereka? Menurut Polri mereka, kecuali Ahmad Dhani, disangka melanggar Pasal 107 dan Pasal 110 KUHP.
Sangkaannya sangat serius di karenakan pelakunya diancam hukuman berat. Pasal 107 KUHP mengatur, siapapun yang dengan cara melawan hukum menjalankan makar dengan usaha menggulingkan pemerintah dipidana dengan pidana makar paling lama 15 tahun penjara. Padahal pemimpin dan para pengatur makar diancam dengan pidana penjara seumur Hayati atau paling lama 20 tahun.
bila dilihat dari peristiwa-peristiwa yang mendahului serta keterangan Polri sendiri, tampaknya sulit dipercaya bahwa mereka telah menjalankan makar sebagaimana diatur di di Pasal 107 KUHP. Sebab yang mereka lakukan sebelum itu Yaitu merencanakan datang ke Gedung MPR di tanggal 2 Desember 2016 untuk meminta MPR menjalankan Sidang Istimewa supaya memberlakukan kembali UUD 1945 dan (mungkin) meminta MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Rencana yang dikemukakan dengan cara resmi oleh Rachmawati dan yang menurut istri Sri Bintang Pamungkas Ernalia disampaikan dengan cara resmi melalui surat itu tentu tak Bisa disebut makar. Mereka menyampaikan rencananya dengan cara resmi, terbuka dan tanpa menjalankan kekerasan untuk memaksa. di karenakan langkah mereka itu tak Bisa dikategorikan makar dengan melanggar Pasal 107 maka pihak Polri melapisinya dengan sangkaan makar dengan memakai Pasal 110 KUHP.
Di di Pasal 110 disebutkan, antara lain, siapa pun yang menjalankan permufakatan untuk menjalankan tindakan seperti yang diatur Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 diancam di karenakan menjalankan makar seperti ketentuan pasal-pasal Itu. Jadi sangkaan yang dikenakan kepada mereka, sangat mungkin, Yaitu sangkaan menjalankan permufakatan untuk menjalankan tindakan yang dilarang oleh Pasal 107 KUHP, yakni berusaha menggulingkan pemerintah.
Dengan demikian yang wajib ditunggu Yaitu bukti-bukti yang dimiliki oleh Polri di menetapkan sangkaan bahwa mereka telah menjalankan permufakatan. Polri wajib mempunyai bukti yang kuat bahwa mereka menjalankan permufakatan untuk makar, bukan hanya bukti bahwa mereka Sempat bertemu dan berdiskusi sambil makan-makan mengenai kemungkinan meminta MPR bersidang supaya mengganti lagi UUD dan atau untuk memberhentikan Presiden/Wapres.
Pertemuan-pertemuan sambil makan-makan untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan pemberlakuan UUD (misalnya usul kembali ke UUD 1945 yang asli) yang hendak disampaikan dengan cara resmi dan tanpa kekerasan fisik tentulah bukan makar, melainkan makan. Kegiatan seperti itu Yaitu kegiatan legal yang dari sudut hukum tata negara merupakan penggunaan Copyright politik yang dilindungi sepenuhnya oleh konstitusi.
di awal-awal Reformasi 1998 kita sudah mencabut keberlakuan UU No 11/PNPS/1963 mengenai Tindak Pidana Subversi supaya setiap orang mempunyai kebebasan serta tak takut membicarakan dan menyampaikan aspirasi politik dan penilaiannya mengenai jalannya pemerintahan. Melalui perubahan UUD kita juga sudah memasukkan rincian Copyright-Copyright asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur oleh berbagai konvensi internasional.
Pasal 28 UUD 1945 ditambah dengan sepuluh Pasal baru (Pasal 28A hingga dengan 28J) guna menegaskan Agunan Copyright-Copyright sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya menyampaikan aspirasi politik ke MPR sulit dianggap makar di karenakan di hukum tata negara yang sekarang berlaku MPR tak Bisa mengubah UUD atau memberhentikan Presiden/Wapres tanpa melalui Forum lain dengan prosedur yang sangat ketat.
Untuk mengubah UUD, misalnya, wajib melibatkan DPR dan DPD. Untuk memberhentikan Presiden wajib melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme impeachment. MPR tak Bisa melanggar syarat dan mekanisme itu, misalnya, hanya di karenakan didatangi oleh Rachmawati Cs. Seandainya MPR melanggar itu justru MPR lah yang menjalankan makar.
Rencana kehadiran Rachmawati Cs ke gedung MPR Bisa diartikan Bagaikan upaya menyampaikan aspirasi kepada MPR untuk memproses penggantian pemerintah ataupun UUD sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan cara konstitusional. Pembicaraan-pembicaraan yang mendahului itu, boleh Jadi, bukan permufakatan untuk makar melainkan kesepakatan sambil makan. Ada baiknya kita coba dalami Elaborasi Kapolri Tito Karnavian di gedung DPR awal pekan ini. Kapolri Menyebut, penangkapan atas Rachmawati Cs dilakukan untuk tak mengambil risiko sekecil apapun di ada Aksi Superdamai tanggal 2 Desember 2016 (212). Mereka ditangkap supaya tak ada celah untuk memprovokasi massa sehingga terjadi kerusuhan, misalnya, menduduki Gedung MPR.
Tindakan Polri mengamankan mereka supaya tak memprovokasi Demo 212 Bisa dibenarkan dari sudut kemanfaatan hukum. akan tetapi Seandainya memang itu maksudnya, maka sebenarnya masalahnya sudah selesai dan mereka Bisa dilepaskan dari bidikan pidana makar. Toh mereka tak Bisa memprovokasi dan Demo 212 sudah berlangsung dengan benar-benar super damai.
Dari semua itu tentu kita wajib menjaga negara ini sesuai dengan konstitusi dan hukum. Seandainya hanya ada sekumpulan orang menyatukan aspirasi sambil makan ya tak boleh diperlakukan Bagaikan pelaku makar. Masak orang makan dianggap makar?
akan tetapi Seandainya memang ada bukti permufakatan untuk makar, siapa pun wajib ditindak tegas tanpa pandang bulu. Mereka wajib dijatuhi sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Moh Mahfud MD
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
Ketua MK (2008-2013)
[ceramahterbaru.net / snc]
Loading...

Moh Mahfud MD : Makar dan Makan

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here