Home Berita Islam Terbaru Menkeu Diminta Turun Tangan Selesaikan Skandal Pemprov Beli Tanah Pemerintah Pusat

Menkeu Diminta Turun Tangan Selesaikan Skandal Pemprov Beli Tanah Pemerintah Pusat

119
0
Menkeu Diminta Turun Tangan Selesaikan Skandal Pemprov Beli Tanah Pemerintah Pusat
Berita Islam 24H – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI didesak untuk Genjah menjalankan koordinasi dan meminta Elaborasi Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait status Tanah fiktif Kedubes Inggris.
Pasalnya, tanah dan bangunan milik pemerintah merupakan aset negara dibawah otoritas Kementerian keuangan.
Demikian disampaikan Pengamat kebijakan publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah‎ di dihubungi TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (8/12/2016) malam.
“Jadi, untuk mengetahui status Tanah eks Kedubes Inggris itu, maka Pemprov DKI wajib Genjah menjalankan koordinasi dan meminta Elaborasi dari Menteri Keuangan,” katanya.
Menurut Amir, hal itu sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara.
Dijelaskan Amir, apabila memang Tanah Itu milik pemerintah, maka dokumen itu pasti tersimpan bagus di Kementerian Keuangan atau di Dirjen Perbendaharaan Negara.
“Mengenai kemungkinan Tanah itu betul disewa oleh Kedubes Inggris atau tak, maka dokumen perjanjian sewanya juga Bisa dilacak melalui Kementerian Luar Negeri dan atau sekretariat negara,” beber Amir.
“Sebab sesuai dengan etika diplomatik perjanjian dengan negara lain, dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri atau Sekretariat Negara,” jelas Amir menambahkan.
Diketahui, Pembelian Tanah seluas 4,185 meter persegi bekas Kedutaan Besar Inggris yang dibeli Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di akhir Agustus 2016 bermasalah. Pasalnya, status Tanah Itu ternyata milik Pemerintah Pusat.
Hal itu disampaikan anak buah Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, berdasarkan temuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Ternyata menurut BPN, mereka (Kedubes Inggris) wajib bayar sewa. di karenakan itu Dulu tanahnya pemberian pemerintah,” Perkataan Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (7/12/2016).
Tanah Itu rencananya akan dijadikan taman. Sementara bangunannya akan dijadikan cagar budaya.
Selain itu, sebelumnya Gubernur DKI Ahok juga berencana membuat pusat pengawasan transportasi DKI Jakarta di lokasi Itu.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi membeli Tanah eks Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Pusat dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di 25 Agustus 2016.
“Sudah, harga jualnya di Letak 479 miliar rupiah,” Perkataan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar M, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).
Dana pembelian itu, menurut dia, memakai anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman di APBD 2016. [ceramahterbaru.net / pmc]
Loading...

Menkeu Diminta Turun Tangan Selesaikan Skandal Pemprov Beli Tanah Pemerintah Pusat

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here