Home Berita Islam Terbaru Membandingkan Kinerja Ahok dengan Fauzi Bowo, Siapa Menang? (Bagian 2)

Membandingkan Kinerja Ahok dengan Fauzi Bowo, Siapa Menang? (Bagian 2)

129
0
Membandingkan Kinerja Ahok dengan Fauzi Bowo, Siapa Menang? (Bagian 2)
Berita Islam 24H – Selama ini, banyak diopinikan bahwa kinerja Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Gubernur Jakarta non aktif yang juga tersangka penistaan agama, bagus. di Hepotenusa lain, Fauzi Bowo (Foke), mantan Gubernur Jakarta 2007-2012, banyak diopinikan contoh pemimpin gagal & bahkan disebut “tak bekerja”.
Sayangnya, meski akses informasi demikian luas untuk menjalankan analisis atas opini-opini Itu, belum ada yang menjalankan evaluasi dengan cara komprehensif. Realitanya ternyata tak sedikit indikator kinerja kunci Ahok yang lebih buruk dari Foke. Padahal Ahok memerintah DKI Jakarta dengan kondisi yang jauh sangat nyaman bila dibandingkan dengan Foke. di masa Ahok, APBD DKI mempunyai nilai hampir 2X lebih lipat dari dari nilai APBD Foke. Selain itu, modal sosial dan dukungan buzzer yang dimiliki oleh Ahok juga jauh lebih besar ketimbang Foke. Tulisan ini merupakan tulisan lanjutan atas tulisan kami sebelumnya yang telah membahas beberapa indikator kinerja dimana Foke lebih bagus dari Ahok
9. Penambahan ruang terbuka hijau (RTH)
Meski banyak menjalankan penggusuran, kinerja Pemprov DKI di menambah RTH sangat buruk[1]. Tahun 2013-2015, Jakarta hanya mampu menambah RTH sebesar 73.43 Ha (24.28 Ha/Tahun) (LKPJ Gubernur DKI 2013, 2014, & 2015). Capaian ini lebih rendah dari Pemprov DKI di bawah Foke yang mampu menambah RTH 108.11 Ha sepanjang 2007-2011 (27.027 Ha/tahun) (LPPD DKI Jakarta 2007-2012[2].
10. Pengelolaan sampah
Persoalan sampah Paling Besar di DKI Yaitu banyaknya sampah dengan keterbatasan tempat Deportasi sampah (TPS). Oleh di karenakan itu, wajib terobosan untuk membangun TPS yang mampu mengatasi persoalan Itu dengan membangun TPS berbasis teknologi yang mampu merubah sampah Jadi hal bermanfaat. di kaitan itu, kinerja Ahok sangat buruk.
Di masa Ahok, proyek pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk pengolahan sampah mangkrak[3]. Padahal tinggal melanjutkan tender Foke yang tertunda di karenakan transisi pemilihan Gubernur (2012)[4]. Capaian Itu tentunya lebih rendah dari Foke yang mampu menyelesaikan proyek TPST Bantar Gebang yang mampu mengubah sampah Jadi listrik & diberikan penghargaan Anugerah Dharma Karya Energi dari Kementerian ESDM & membangun ITF Cakung Cilincing dengan teknologi mechanical biological treatment, yang mengubah sampah Jadi kompos[5].
11. Kebersihan dan pencemaran air & udara
Untuk menilai kinerja ini digunakan indikator peraihan Adipura. Hal ini di karenakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hayati Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 mengenai Pedoman Aplikasi Program Adipura memakai dua parameter Evaluasi meliputi Evaluasi non fisik dan pemantauan fisik terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara.
di konteks ini, kinerja Ahok juga sangat buruk mengingat sepanjang 2014-2016, Hanya 1 kotamadya yang meraih Piala Adipura, Yaitu Jakpus. Capaian ini lebih rendah rendah dari Foke yang di tahun 2012 aja sukses mengantar 4 Kotamadya meraih piala Adipura & 1kotamadya sertifikat adipura serta meraih penghargaan adipura terbanyak, termasuk penghargaan pasar terbaik, taman kota terbaik, & status lingkungan Hayati terbaik[6].
12. Copyright Asasi manusia
Kinerja Ahok terkait Copyright Asasi manusia sangat buruk. Forum dukungan Hukum (LBH) Jakarta merilis bahwa di 2015 terdapat 103 pengaduan HAM dengan korban sebanyak 20.784 korban. Jumlah ini jauh lebih banyak dari Foke yang di 2011 terdapat 74 pengaduan dengan 2.130 korban[7].
13. Solusi Penggusuran
Disorientasi satu problem di Jakarta Yaitu praktek-praktek penggusuran yang dianggap tak manusiawi. di kaitan itu, kinerja Ahok juga Bisa dikatakan cukup buruk. Terkait indikator kinerja ini, Foke sukses merumuskan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK) yang disetujui oleh Bank Global[8].
di KKPK Itu disebutkan intinya penggusuran wajib dilakukan dengan upaya meminimalkan pemindahan, wajib mengganti tak hanya aspek bangunan (fisik) akan tetapi juga aspek kesejahteraan & ekonomi yang hilang bagus yang berada di Tanah milik negara/pemerintah ataupun tak, komunikasi yang intensif & terdapat persetujuan antara warga terdampak & pemda terkait apa yang akan dilakukan untuk pergantian, & bila terpaksa dilakukan pemindahan wajib dipastikan bahwa lokasi pemindahan itu telah tersedia sebelumnya baru dipindahkan. Mengacu di KKPK maka pembangunan rusun Yaitu solusi minimal.
KKPK ini disepakati antara Pemerintah Daerah dan Pusat serta disepakati untuk dilaksanakan di proyek normalisasi 13 sungai (Proyek JEDI) & proyek penataan bantaran kali Ciliwung (total solution for Ciliwung[9]. Kedua proyek Itu dijadwalkan di periode 2012-2017.
Sementara Ahok praktek penggusurannya dikritik supaya lebih manusiawi oleh Bank Global Bagaikan penyandang dana proyek JEDI & ternyata ia berkeberatan dengan permintaan bank Global terkait praktek penggusuran, yang sebetulnya sudah disepakati di KKPK – Foke ([10]).
Faktanya, Laporan Studi LBH Jakarta menunjukkan bahwa Tahun 2015, terdapat 113 penggusuran yang memakan korban 8.145 KK & 6.283 unit usaha. Lebih dari 60% penggusuran Itu tdk diberikan solusi apapun untuk warga. Lebih dari 80% dilakukan dengan cara sepihak tanpa musyawarah[11] (&). Lebih lanjut, Komisioner Komnas HAM bahkan Menyebut Ahok tak menganggap warganya manusia[12]
14. Kebakaran
Jakarta makin rawan kebakaran. hingga tanggal 17 Oktober 2016, terjadi 949 Kejadian Kebakaran[13]. Capaian ini lebih buruk dari Foke, yang di periode 2010-2011, terjadi kebakaran 1646 (823 Kejadian/tahun)[14].
15. Kenaikan Upah Minimum Propinsi
Penetapan upah minimum propinsi Herbi dengan besaran penghasilan untuk memenuhi kebutuhan Hayati layak (KHL). Meski PP Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 mengenai Pengupahan memungkinkan upah tak mempertimbangkan KHL akan tetapi keberpihakan kepemimpinan Bisa dinilai berdasarkan hal itu.
di kaitan ini, kinerja Ahok juga Bisa dikatakan buruk. Bahkan Ahok Sempat dijuluki Bapak Upah murah[15]. Dari Hepotenusa tingkat kenaikan, UMP tahun 2017, Ahok hanya menaikan sebesar 8.25%[16]. Hal ini lebih rendah dari Foke yang di 2011, menaikan UMP 2012 sebesar 18.54%[17].
Dari Hepotenusa pemenuhan terhadap KHL, UMP tahun 2017 yang ditetapkan Ahok di bawah KHL[18]. Hal ini berbeda dengan Foke yang menetapkan UMP di atas KHL[19].
Selain itu, dengan cara relatif dibandingkan daerah penyangga Ibu Kota, UMP yang ditetapkan Ahok di bawah UMP Kota & Kabupaten Bekasi[20]. Hal ini berbeda dengan Foke yang menetapkan UMP di atas UMP kota & Kabupaten Bekasi[21] .
16. Penerimaan Daerah
Penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, & Lain-Lain pendapatan Daerah yang Absah. PAD sendiri terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Harta Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain PAD. Dua yang terkadang Jadi indikator terkait tata kelola pemerintahan yang bagus Yaitu penerimaan terkait pajak & retribusi daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kendali penuh terkait Retribusi Daerah. Oleh di karenakan itu, nilai & persentase capaian target retribusi daerah Bisa Jadi indikator. Sementara itu, untuk pajak daerah, terdapat pajak yang variabelnya dikendalikan Pusat seperti Pajak Bahan Bakar. Selain itu, juga terdapat pajak yang awalnya dikelola Pusat lalu diserahkan ke Daerah seperti PBB yang baru diserahkan ke daerah di masa Jokowi. Oleh di karenakan itu, supaya setara, untuk indikator Itu yang dipilih Yaitu persentase capaian target pajak daerah.
di kaitan ini, kinerja Ahok juga lebih buruk dari Foke. Dari Hepotenusa penerimaan & persentase pencapaian target Retribusi, di tahun anggaran 2011, Foke sukses memperoleh Rp. 609.350.051.004 dengan capaian target sebesar 133.56% (LPPD DKI Jakarta 2007-2012). Sementara di tahun anggaran 2015, Ahok hanya memperoleh Rp. 467.609.828.031 dengan capaian target hanya sebesar 76.66% (LKPJ Gubernur DKI Jakarta 2015).
Dari Hepotenusa pencapaian target pajak Daerah, di tahun anggaran 2011, Foke sukses mencapai 109% (LPPD DKI Jakarta 2007-2012). Padahal Ahok, di tahun anggaran 2015 hanya mencapai target 89.24% (LKPJ Gubernur DKI Jakarta 2015). Lebih lanjut, dengan cara Keseluruh, Foke di 2011 sukses mencapai 105.41% pendapatan daerah (LPPD DKI 2007-2012). Sementara itu, Ahok di tahun anggaran 2015, hanya mencapai 78.52% (LKPJ Gubernur DKI Jakarta 2015).
17. Belanja Daerah
Disorientasi satu fungsi utama belanja daerah Yaitu untuk Jadi stimulan pertumbuhan ekonomi[22]. di konteks ini, belanja modal memegang peranan yang penting. Sayangnya, kinerja Ahok juga buruk. di tahun 2015, realisasi belanja modal Ahok hanya 55.60% (LKPJ Gub DKI 2016). Capaian ini jauh lebih buruk dari Foke yang di 2011 mampu merealisisasikan belanja Modal sebesar 75.37% (LKPJ Gub DKI 2011). Kondisi ini terindikasi terulang kembali di tahun 2016[23].
18. Kesehatan
Kinerja Ahok terkait sektor kesehatan juga tak terlalu bagus. Hal ini Bisa dilihat dari capaian Angka Asa Hayati (AHH). AHH di masa Ahok untuk tahun 2015 Yaitu 72.20 tahun atau 72.43 di rumus IPM (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2016). AHH ini menurun bila dibandingkan masa Foke yang di 2011 yang AHH-nya 76.3 tahun atau 73.35 tahun di rumus IPM (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2012[24]. 19. Pendidikan Kinerja Ahok terkait sektor kesehatan juga tak terlalu bagus bila dibandingkan dengan Fauzi Bowo. Pertama, Fauzi Bowo Memajukan konsep sekolah gratis yang diback up dengan dukungan sosial untuk siswa. Hal ini dilakukan dengan memperluas program BOP Pendidikan untuk sekolah swasta selain program BOB dan Bea Siswa Murid Rawan Frustasi Sekolah (BMRPS)[25]. Sementara itu, Ahok mempunyai kebijakan yang orientasinya bukan sekolah gratis akan tetapi lebih di dukungan kepada individu dengan menghilangkan BOP untuk sekolah swasta.
Kedua, angka partisipasi kasar (APK) DKI Jakarta menemui penurunan di masa Ahok. di masa Fauzi Bowo, APK untuk SMA 89,59%, SMP110.92%, dan SD 109.63% (2011) Padahal Ahok SMA 89,33%, SMP 99,97%, dan SD 105,71% (2015) (LKPJ Gubernur DKI 2011 & 2015). Pemilihan APK Bagaikan indikator kinerja dikarenakan fungsi sekolah dengan cara ideal Yaitu membagikan pendidikan di semua warga negara tanpa wajib memperhatikan usia. Selain itu, kenyataannya memang terdapat siswa ynag bersekolah dengan usia di atas usia sekolah di umumnya sehingga indikator ini lebih represntatif.
20. Pelayanan Publik
Kinerja pelayanan publik bergantung di banyak faktor yang sulit dikendalikan oleh Pemerintah Daerah seperti regulasi Bagaikan dasar hukum dan program Pemerintahan Pusat yang mendukung & kemajuan teknologi informasi yang membuat biaya untuk memperoleh teknologi yang Bisa membantu melonjakkan kualitas pelayanan Jadi murah. Bagaikan contoh, di masa Jokowi-Ahok, Pemerintahan SBY mengeluarkan regulasi yang menetapkan bahwa lama pelayanan PTSP paling lama 7 hari kerja[26], persoalan diskresi[27], Pembangunan Zona Integritas Futuristis Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Higienis Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Forum Dan Pemerintah Daerah[28], dan lelang jabatan[29]. Sementara di masa Foke, hal itu belum ada.
Mengingat hal itu, supaya terjadi perbandingan yang setara, indikator kinerja pelayanan publik yang dipilih Yaitu peringkat terkait jumlah pengaduan antar propinsi menurut Forum Ombusdman. di kaitan itu, kinerja Ahok Bisa dikatakan buruk mengingat Jakarta masih menduduki propinsi dengan pengaduan tertinggi di Indonesia (Dokumen Statistik Laporan/Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI). Capaian ini Serupa dengan capaian Foke (Laporan Tahunan 2011 Ombudsman RI[30]). Lebih lanjut, hal ini juga terkonfirmasi dari penelitian kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 yang dilakukan Ombudsman RI di tahun 2015. DKI Jakarta hanya memperoleh peringkat 16 dengan nilai 61.20 atau berada di zona kuning (Dokumen Ringkasan Hasil Penelitian Kepatuhan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Uu No. 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik Ombudsman RI Tahun 2015). Penelitian semacam ini sendiri baru dijalankan Ombudsman RI sejak 2013 sehingga tak Bisa dibandingkan dengan Foke hasilnya.
Meski indikator di atas membagikan Evaluasi yang Serupa, buruknya kinerja Ahok Bisa dinilai berdasarkan inisiasi inovasi yang dilakukan untuk melonjakkan pelayanan publik. Tulisan ini memandang inovasi bila hal itu merupakan hal yang baru ada & bukan melanjutkan pengembangan atau menjalankan perbaikan atas bagian Eksklusif aja dari suatu komponen sistem yang besar. Bagaikan contoh, musrembang & penganggaran Yaitu bagian dari perencanaan. Inovasi terkait musrembang & penganggaran tak dipandang Bagaikan inovasi baru bila sebelumnya telah ada inovasi yang mengatur perencanaan. Lebih lanjut, inovasi yang dilakukan Foke terkait e-planning pun tak dimasukan ke di perhitungan.
di kaitan ini, dengan jumlah anggaran yang jauh lebih sedikit & fasilitas teknologi informasi yang lebih terbatas, Foke mampu lebih produktif menghasilkan inovasi yang mendukung pelayanan publik. Inovasi-inovasi Itu meliputi e-monev, mobile-government[31], e-procurement[32], e-audit[33], pajak online[34] , gerai pajak[35], drive thru[36], parkir online[37], e-akta[38], KTP Mobile & door to door[39] , Pelayanan Terpadu Malam Hari[40], Program Respon Opini Publik (ROP)[41] , Jakarta City Planning Gallery[42] , Inteligent Transport System (ITS)[43], Operasional Crisis Center[44], & Pelayanan Terpadu Satu Pintu[45] . Terkait PTSP, di tahun 2012, Foke juga menginisiasi pengembangan sistem informasi PTSP (LKPJ Gubernur DKI 2012). Lebih lanjut, Foke memperoleh penghargaan dari WartaEkonomi eGovernment Award dan Smart City Award 2011[46]. Sementara di Hepotenusa lain, sesuai kriteria di paragraf sebelumnya, inovasi pelayanan publik yang dihasilkan Ahok Yaitu Qlue yang direlease baru di 2016[47]. Inipun masih Bisa diperdebatkan mengingat program yang Serupa sebetulnya telah terakomodir di program LAPOR Pemerintah Pusat dimana Jakarta telah Empati[48].
[1] http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/29713/pemprov-dki-lambat-bangun-rth/2016-02-20
Loading...
[2] http://www.jakarta.go.id/v2/news/2012/06/dki-tambah-rth-10811-hektar
[3] http://www.beritasatu.com/megapolitan/391140-gagal-lelang-pembangunan-itf-sunter-dibatalkan.html
[4] http://news.detik.com/berita/2081331/jokowi-akan-lanjutkan-proyek-pengolahan-sampah-itf-di-jakarta
[5] http://m.viva.co.id/ramadan2016/read/46063-dki-resmikan-proyek-bantar-gebang dan http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/10/18250785/pengolahan.sampah.cakung.sudah.berjalan
[6] http://www.voaindonesia.com/a/dki-jakarta-raih-adipura-2012-terbanyak/1178619.html dan https://alamendah.org/2016/07/22/daftar-kota-penerima-adipura-tahun-2016/ dan https://alamendah.org/2015/11/25/daftar-kota-dan-kabupaten-peraih-adipura-tahun-2015/ dan https://alamendah.org/2014/06/06/daftar-kota-peraih-adipura-tahun-2014/
[7] http://www.ylbhi.or.id/2015/12/refleksi-akhir-tahun-lbh-jakarta-sebut-ibu-kota-tak-ramah-ham/
[8] Unduh di sini: https://konservasidasciliwung.files.wordpress.com/2012/06/3fbaa4ac7d88b011d1945c390e6c2b81.pdf
[9] http://entertainment.kompas.com/read/2011/11/25/03014157/ciliwung.akan.ditata
[10] https://m.tempo.co/read/news/2015/06/10/214673671/bank-Global-minta-ahok-lebih-manusiawi-di-menggusur-warga
[11] Unduh di sini: http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/02/Laporan-Penggusuran-2015_LBHJ_web.pdf dan baca https://indonesiana.tempo.co/read/87991/2016/09/04/mgspalupi/penggusuran-paksa-itu-bukan-relokasi-guntur-romli
[12] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/28/oe7b4n-komnas-ham-pemerintahan-ahok-tak-menganggap-warganya-manusia
[13] (http://www.jakartafire.net/home/index.php#
[14] http://www.beritasatu.com/megapolitan/89868-selama-2012-kasus-kebakaran-di-jakarta-meningkat-6-persen.html
[15] http://metro.sindonews.com/read/1143289/170/umk-dki-kecil-buruh-juluki-ahok-bapak-upah-murah-1475144347
[16] http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3331328/ahok-teken-ump-dki-jakarta-2017-rp-33-juta
[17] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed3a6a761805/upah-minimum-jakarta-2012-rp1529150
[18] http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3331328/ahok-teken-ump-dki-jakarta-2017-rp-33-juta
[19] http://news.detik.com/berita/1777623/foke-sepakat-ump-jakarta-tahun-2012-rp-15-juta
[20] http://jakarta.bisnis.com/read/20161130/384/607682/upah-dki-terlalu-rendah-plt.-sumarsono-kami-akan-revisi
[21] http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/243 dan http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed3a6a761805/upah-minimum-jakarta-2012-rp1529150
[22] http://jakarta.bisnis.com/read/20131206/77/190979/rendahnya-serapan-apbd-dki-hambat-pertumbuhan-ekonomi
[23] http://metro.sindonews.com/read/1129169/171/penyerapan-anggaran-pembangunan-fisik-dki-jakarta-masih-rendah-1470438335
[24] http://www.tribunnews.com/metropolitan/2012/09/14/foke-angka-Asa-Hayati-penduduk-dki-tertinggi
[25] http://www.antarasumbar.com/berita/139/disdik-dki-alokasikan-dana-bop-sekolah-swasta.html dan http://www.antaranews.com/berita/325012/dki-luncurkan-kartu-gratis-wajib-Berguru-12-tahun
[26] http://setkab.go.id/sederhanakan-perizinan-sby-teken-perpres-ptsp-dan-iumk/
[27] http://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-Copyright-kewajiban-dan-diskresi-pejabat-pemerintahan/
[28] http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/permenpan-rb/file/3420-permenpan-2012-no-060?start=80
[29] http://www.kemendagri.go.id/news/2013/09/02/lelang-jabatan-amanat-surat-edaran-menpan
[30] http://www.antaranews.com/berita/349325/ombudsman-ri-terima-2024-laporan
[31] http://www.tribunnews.com/metropolitan/2011/06/22/penerapan-Great-governance-pemprov-dki-berbasis-internet
[32] http://File.gatra.com/2007-08-19/artikel.php?id=106900
[33] http://nasional.kompas.com/read/2012/10/11/09465449/pemprov.dki.jakarta.pertama.terapkan.e-audit
[34] http://www.jakarta.go.id/v2/news/1970/01/1-januari-2010-800-wp-terapkan-pajak-online
[35] http://lipsus.kompas.com/jalanjalan/read/2009/08/21/10234143/Bayar.Pajak..ke.Mal.Aja
[36] https://m.tempo.co/read/news/2011/12/19/083372475/uji-kendaraan-Bisa-lewat-drive-thru
[37] http://news.detik.com/foto-news/1588016/foke-resmikan-sistem-parkir-elektronik
[38] http://metro.news.viva.co.id/news/read/181776-ini-klaim-reformasi-birokrasi-fauzi-bowo
[39] http://metro.news.viva.co.id/news/read/116475-jakarta-luncurkan-layanan-ktp-mobile
[40] http://www.jakarta.go.id/v2/news/2011/06/Gubernur-Minta-Pelayanan-Malam-Hari-Ditingkatkan
[41] http://prov.jakarta.go.id/opinipublik/aspirasi/kanal/1/page/1740
[42] http://dpk.jakarta.go.id/beranda/berita-21-jakarta-city-planning-gallery.html
[43] http://www.tribunnews.com/metropolitan/2011/08/23/dishub-dki-soft-launching-intelligent-transport-system
[44] http://www.republika.co.id/berita/shortlink/52626
[45] http://megapolitan.kompas.com/read/2011/12/23/10190758/Hari.Ini.Fauzi.Bowo.Akan.Resmikan.PTSP
[46] http://www.jakarta.go.id/v2/news/2011/09/Pemprov-DKI-Raih-Peringkat-2-di-Warta-Ekonomi-eGovernment-Award-dan-Smart-City-Award-2011
[47] http://news.detik.com/berita/3141139/ahok-luncurkan-qlue-Software-untuk-warga-laporkan-masalah-di-dki
[48] http://www.beritasatu.com/megapolitan/108715-ukp4-gandeng-pemprov-dki-kembangkan-pengaduan-online.html
 [ceramahterbaru.net / pi]

Membandingkan Kinerja Ahok dengan Fauzi Bowo, Siapa Menang? (Bagian 2)

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here