Home Berita Islam Terbaru KPI Imbau Sidang Ahok tak Live, PWI: Ancam Kebebasan Pers

KPI Imbau Sidang Ahok tak Live, PWI: Ancam Kebebasan Pers

137
0
KPI Imbau Sidang Ahok tak Live, PWI: Ancam Kebebasan Pers
Berita Islam 24H – Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Ilham Bintang menilai ada upaya Hegemoni terhadap kemerdekaan pers terkait imbauan Komisi Penyiaran Indonesia supaya persidangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak disiarkan dengan cara langsung.
“KPI tak punya kewenangan apa-apa untuk mengimbau, menegur, apalagi menindak pers yang sedang melaksanakan tugasnya,” Perkataan Ilham kepada Tempo, Sabtu, 10 Desember 2016.
Ilham menuturkan, upaya Hegemoni itu bukan hanya terkait siaran langsung sidang Ahok. Tapi juga adanya imbauan yang dikeluarkan KPI sebelumnya terhadap sejumlah media televisi supaya tak menayangkan langsung peristiwa demo 4 November 2016. “Kami melihatnya Disorientasi kamar,” Perkataan dia.
Sehingga, Ilham pun mengeluarkan pernyataan sikap untuk mengingatkan kepada semua pihak bahwa terkait pelarangan siaran dan penyensoran sudah diatur di Undang-Undang Pers. Yaitu Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 1999 yang berbunyi, terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan siaran tak berlaku di media cetak dan elektronik.
Hal ini sejalan dengan pengertian pers di UU Pers dan isi Pasal 42 UU No 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran (UU Penyiaran), wartawan penyiaran di melaksankan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
“Dewan Kehormatan PWI Pusat mengingatkan, perlindungan dan Agunan terhadap kemerdekaan pers, tak hanya ditujukan di pers cetak, melainkan semua jenis pers, termasuk elektronik, televisi, radio, dan siber,” Perkataan Ilham di pernyataan tertulisnya.
di pertimbangan UU Pers, pers nasional wajib mendapatkan Agunan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan pihak manapun. Dewan Kehormatan PWI Pusat berpendapat, permintaan untuk tak menyiarkan sesuaru dengan ancaman, dengan cara terselubung atau terang-terangan, tindakan pembredelan dan pelarangan serta penghentian siarann terhada karya jurnalistik, merupakan bagian dari penyensoran dan mengahalangi tugas pers.
Menurut Ilham, kemerdekaan pers Bagaikan Copyright asasi warga negara dijamin di Pasal 4 UU Pers beserta penjelasannya. Sehingga apapun dalihnya, pers wajib bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan supaya Copyright masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.
untuk Dewan Kehormatan PWI Pusat, ujar lham, kemerdekaan pers merupakan Disorientasi satu indikator demokrasi suatu bangsa. Oleh di karenakan itu kemerdekaan pers di Indonesia yang lahir dari rahim reformasi dan terangkum di UU Pers wajib dihormati dan ditegakkan oleh semua pihak.
“Dewan Kehormatan PWI Pusat meminta kepada semua pihak supaya Genjah mengakhiri wacana untuk membatasi kemerdekaan pers, seperti penyensoran, pembredelan dan pelarangan siaran di bentuk apapun,” ujarnya.
Dewan Kehormatan juga mengecam pihak-pihak yang bersikap anti kemerdekaan pers dengan mencoba membatasi pers meliput dan menyiarkan dengan cara merdeka sesuai dengan hati nurani masing-masing pers. [ceramahterbaru.net / tc]
Loading...

KPI Imbau Sidang Ahok tak Live, PWI: Ancam Kebebasan Pers

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here