Home Berita Islam Terbaru Jokowi terbitkan Inpres larang pembantunya umbar Disparitas pendapat ke publik

Jokowi terbitkan Inpres larang pembantunya umbar Disparitas pendapat ke publik

123
0
Jokowi terbitkan Inpres larang pembantunya umbar Disparitas pendapat ke publik
Berita Islam 24H – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Aplikasi Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Forum Pemerintahan. Inpres ini Berawal Dari berlaku di 1 November 2017. Inpres ini Disorientasi satunya meminta supaya para pembantu presiden tak mempublikasikan Disparitas pendapat ke publik.
Seperti dilansir dari laman setkab.go.id, Instruksi Presiden itu ditujukan kepada; Para menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Para Kepala Forum Pemerintah Non Kementerian, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kapolri.
di Inpres ini, tertera bahwa di setiap pembahasan kebijakan, Menteri Koordinator, Menteri, dan Kepala Forum melibatkan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet melaporkan usulan kebijakan sebagaimana dimaksud disertai rekomendasi kepada Presiden, sebelum Aplikasi Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.
Kesepakatan Rapat Koordinasi, menurut Inpres ini, dilaporkan Menteri Koordinator dengan cara tertulis kepada Presiden sebelum kebijakan ditetapkan.
“di hal kebijakan yang akan diputuskan masih terdapat Disparitas pendapat mengenai subtansinya, Menteri dan Kepala Forum tak mempublikasikan Disparitas pendapat Itu kepada masyarakat, hingga tercapainya kesepakatan terhadap masalah dimaksud,” bunyi diktum keenam Inpres No 7 tahun 2017 ini.
Jokowi juga meminta kebijakan yang akan diputuskan yang merupakan Aplikasi tugas dan kewenangan Menteri atau Kepala Forum yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Forum menyampaikan kebijakan Itu dengan cara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan Itu, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan ditetapkan.
di Inpres juga meminta para pembantu presiden supaya setiap penyusunan dan penetapan kebijakan wajib melalui analisa dampak kebijakan termasuk analisa risiko dan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.
Tertera pula, Sekretaris Kabinet, menurut Inpres ini, menjalankan pengawasan terhadap Aplikasi Arahan Presiden di Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas, dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi.
di hal kebijakan yang telah disepakati/diputuskan di Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas, menurut Inpres ini, wajib ditindaklanjuti atau berkaitan dengan kebijakan pemerintahan daerah, menurut Inpres ini, Menteri di Negeri dan Menteri Hukum dan Copyright Asasi Manusia dengan cara bersama-Serupa atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing untuk memastikan kesesuaian kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah daerah, dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
Melalui Inpres Itu, dengan cara Eksklusif Presiden menginstruksikan kepada Sekretaris Kabinet menyusun lebih lanjut kegiatan persiapan, Aplikasi, dan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat Terbatas.
Presiden meminta kepada pihak-pihak yang dituju di Inpres ini supaya melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Forum Pemerintah Non Departemen dinyatakan dicabut dan tak berlaku.
“Instruksi Presiden ini Berawal Dari berlaku di tanggal dikeluarkan,” bunyi akhir Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi di 1 November 2017 itu. [beritaislam24h.info / mdk]
Loading...

Jokowi terbitkan Inpres larang pembantunya umbar Disparitas pendapat ke publik

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here