Home Berita Islam Terbaru Dinilai Terjebak Istilah, Kemendagri Diminta Baca Raperda Ponpes dengan cara Utuh

Dinilai Terjebak Istilah, Kemendagri Diminta Baca Raperda Ponpes dengan cara Utuh

142
0
Dinilai Terjebak Istilah, Kemendagri Diminta Baca Raperda Ponpes dengan cara Utuh
Berita Islam 24H – Tim Darma Masyarakat 2016 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang menilai Kementerian di Negeri (Kemendagri) tak peka di membaca peraturan atas rencana pembuatan Peraturan Daerah mengenai Pesantren di Banten.
“Saya kecewa, pihak Kemendagri tak menilai semangatnya untuk memberdayakan pesantren. Saya rasa mereka terjebak dengan istilah pengaturan, Padahal di rencana peraturan daerah ditulis pemberdayaan,” terang Nurullah, Ketua Tim Darma Masyarakat STISNU dari laman NU Online, Minggu (11/12)
Nurullah menyesalkan dan kecewa dengan jawaban Kemendari melalui surat Nomor 188.34/8829/OTDA yang ditujukan Sdr Plt Gubernur Banten. Dimana di surat itu ditegaskan bahwa kewenangan pengaturan pesantren Yaitu Copyright pemerintah pusat bukan pemerintah daerah.
Anggota Tim Darma Muhamad Qustulani menambahkan, pemerintah telah Galat di memahami pesantren Bagaikan institusi agama. Padahal pesantren Yaitu bagian dari Forum pendidikan.
“Mereka selalu beralasan dengan UU 23 Tahun 2014 yang menyatakan agama domain pemerintahan pusat,” katanya.
Penegasan Kemendagri itu bertentangan UU Nomor 22 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. di Pasal 30 ayat 1 hingga 4 memuat bahwa pondok pesantren termasuk pendidikan keagamaan dan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.
“Jelas pesantren bukanlah institusi agama, bukan agama, tak mengatur agama, akan akan tetapi pesantren Yaitu Forum pendidikan yang mengajarkan ilmu agama,” tegas Qustulani.
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014, lanjut dia, mengatur Pesantren dengan sistem muadalah dan alumninya sejajar dengan Forum pendidikan lain. Namun PMA 13 itu hanya mengatur pesantren-pesantren yang jumlah santrinya mencapai 300 orang.
“Pertanyaannya? Bagaimana dengan pesantren di Kabupaten Tangerang atau Banten yang jumlahnya hanya puluhan? Bangunannya kumuh (balerombeng)? MCK-nya sungguh amat memprihatinkan, bahkan santri banyak MCK di kali? Jelas, PMA 1 tak menjangkau pesantren yang seperti itu,” urai Qustulani.
“Saya berharap Kemendagri baca Perdanya dengan utuh. Perda Itu tak mengatur keberadaan pesantren, tapi Jadi payung hukum pemerintah daerah untuk memberdayakan pesantren,” sambungnya.
Pemberdayaan itu misalnya dengan membagikan pembinaan dibidang kegiatan ekonomis, berternak, wirausaha, Balai Latihan Kerja serta CSR perusahaan untuk pemberdayaan pesantren.
Fahmi Irfani, Tim Darma STISNU berharap kemendagri menindaklanjuti dan merekomendasikan peraturan daerah mengenai pemberdayaan pesantren. Pihaknya akan mengawal hingga lahirnya peraturan daerah pemberdayaan pesantren, termasuk penerapannya di pemerintah daerah.
“Andai wajib diperbaiki, maka akan kami dorong Perda Itu untuk diperbaiki. Ini demi masa depan generasi pesantren selanjutnya,” Perkataan dia. [ceramahterbaru.net / ac]
Loading...

Dinilai Terjebak Istilah, Kemendagri Diminta Baca Raperda Ponpes dengan cara Utuh

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here