Home Berita Islam Terbaru Beli Mobil Bisa Bebas Pajak, Mengapa Sembako Mau Dipajaki?

Beli Mobil Bisa Bebas Pajak, Mengapa Sembako Mau Dipajaki?

27
0

ceramahterbaru.net.com

Pedagang merapikan barang dagangan di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Kamis (10/6). Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako) dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Foto: Republika/Abdan Syakura

Oleh Novita Intan, Deddy Darmawan Nasution

 

“Kemarin pemerintah membebaskan PPnBM terhadap kendaraan bermotor. di ini rakyat akan dipajaki, sembako akan dikenakan PPN. Seharusnya, tak boleh itu ada usulan atau rencana untuk mengenakan pajak di kebutuhan inti rakyat.”

Kalimat itu terlontar dari anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad, Kamis (10/6), mengomentari wacana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan barang inti yang tertuang di revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Generik dan Tata tips Perpajakan (KUP). Menurut Kamarussamad, PPN terhadap kebutuhan barang inti pastinya akan membebani masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR yang lain, Andreas Eddy Susetyo, bahkan mengaku hingga dihujani pesan singkat dan telepon dari para pedagang sembako yang merupakan konstituennya. Andreas mengaku tak Bisa menjawab protes para pedagang sembako di karenakan belum menerima draf revisi UU KUP.

“Saya mohon dengan hormat ibu menteri keuangan untuk membantu saya klarifikasi konstituen saya. Kemarin saya dihujani oleh WA, SMS, bahkan telepon dari pedagang sembako, mengapa itu dipajaki. Kami aja belum menerima drafnya,” ucap Andreas.

Atas polemik yang terjadi di ini, Komisi XI DPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan klarifikasi.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto pun meminta, pembahasan mengenai PPN kebutuhan barang inti Bisa diredam hingga DPR menerima draf resmi Itu.

“hingga sekarang belum dibahas di Bamus (Badan Musyawarah DPR) kita belum terima draf dari pemerintah,” ujar Dito di rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (10/6).

Pemerintah memang berencana mengenakan PPN terhadap barang kebutuhan inti.

Jenis kebutuhan inti yang akan dikenai PPN masuk di kategori sangat dibutuhkan masyarakat, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

PPN juga akan dikenakan terhadap barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi.

Loading...

Adapun kebijakan itu akan tertuang di Ekspansi objek PPN yang diatur di revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Generik dan Tata tips Perpajakan (KUP).

“Pengenaan pajak itu diatur di Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6,” tulis Anggaran Itu, seperti dikutip Rabu (9/6).



di draf beleid Itu, barang kebutuhan inti serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus di kelompok jenis barang yang tak dikenai PPN.

Sebelumnya, kebutuhan inti yang tak dikenakan PPN diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017.

Selain memperluas objek PPN, revisi UU KUP Itu juga menambah objek jasa terkena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN, di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3 4 5

Beli Mobil Bisa Bebas Pajak, Mengapa Sembako Mau Dipajaki?

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here