Home Berita Islam Terbaru Ahli Hukum Tata Negara: Indonesia Bukan Negara Hukum, Tapi Kekuasaan

Ahli Hukum Tata Negara: Indonesia Bukan Negara Hukum, Tapi Kekuasaan

124
0
Ahli Hukum Tata Negara: Indonesia Bukan Negara Hukum, Tapi Kekuasaan
Berita Islam 24H – Pernyataan Menteri di Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo yang memberi isyarat untuk kembali menunda proses pemberhentian sementara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok menuai kontroversi.
“Kekhawatiran adanya penggiringan NKRI dari negara hukum Jadi negara kekuasaan Jadi terbukti,” ungkap Hamid Chalid, Doktor Ilmu Hukum dan Ahli Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia.
Seperti diberitakan media, Mendagri Menyebut bahwa pemberhentian sementara terhadap Ahok masih wajib menunggu pembacaan tuntutan dari Jaksa. bila Jaksa menuntut Ahok dengan tuntutan pidana penjara lima tahun, baru lah yang bersangkutan Bisa diberhentikan sementara. Padahal apabila tuntutan Jaksa Anemia dari 5 (lima) tahun makamenurut Mendagri, Ahok tak Bisa dikenakan pemberhentian sementara
Pernyataan Mendagri yang dikemukakan beberapa hari lalu itu lah yang di ini Jadi bahan perdebatan dan kritik yang luas dari masyarakat, khususnya dari kalangan ahli hukum.
Pernyataan Itu dianggap oleh sebagian besar kalangan Bagaikan “akrobat” dari pemerintah yang sedang berusaha menarik ulur ketentuan pemberhentian sementara yang diatur di UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah (UU Pemda) supaya sebisa mungkin menguntungkan Ahok.
“Apa yang dilontarkan oleh Mendagri itu jelas-jelas menyimpang dari ketentuan pemberhentian sementara Kepala Daerah yang diatur di UU Pemda. Tampak nyata bahwa gang penguasa yang berada di balik dukungan pencalonan Ahok Bagaikan Gubernur DKI sedang berusaha mengulur waktu (buying time) mengingat Pilkada digelar hanya di beberapa hari ke depan.”
Menurut Hamid, peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan ini sesungguhnya sangatlah jelas: tak multitafsir dan tak ada ketentuan perundang-undangan lain yang Bisa dipertentangkan dengannya.
Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Pemda, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara dari jabatannya manakala yang bersangkutan Jadi terdakwa di kasus pidana yang diancam dengan hukuman (paling Anemia/minimal) 5 tahun penjara.
Sementara itu, ayat (2)-nya menyatakan bahwa pemberhentian sementara itu didasarkan di bukti register perkara di pengadilan. Padahal ayat berikutnya mengatur bahwa pemberhentian sementara terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden.
“Sementara kita tahu bahwa Ahok telah berstatus terdakwa di kasus dugaan penistaan Al-Qur’an yang didakwa dengan Pasal 156a KUHP yang ancaman pidananya 5 tahun penjara. Jadi dengan cara materiil, dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Ahok sudah memenuhi kualifikasi Bagaikan tindak pidana yang berkonsekuensi pemberhentian sementara di karenakan ancaman pidananya telah memenuhi ketentuan Pasal 83 UU Pemda, yakni pidana 5 tahun penjara.”
Dikatakan Hamid, sesuai ketentuan Pasal 83 UU Pemda diatas, maka semestinya Presiden sudah wajib memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta (Ahok) Genjah Seusai yang bersangkutan Jadi terdakwa, yakni sejak berkas perkaranya dilimpahkan oleh Jaksa dan teregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Desember 2016 yang lalu. [beritaislam24h.id / pmc]
Loading...

Ahli Hukum Tata Negara: Indonesia Bukan Negara Hukum, Tapi Kekuasaan

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here