Home Berita Islam Terbaru 13 Kezhaliman Budhis Myanmar atas Muslim Rohingya

13 Kezhaliman Budhis Myanmar atas Muslim Rohingya

611
0
13 Kezhaliman Budhis Myanmar atas Muslim Rohingya
Berita Islam 24H – Apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar? Nukilan laporan dari Forum kajian Syamina ini memaparkan kezhaliman yang dihadapi Muslim Myanmar sejak demikian lama. Paling tak ada 13 macam kezhaliman yang dengan cara sistematis dilakukan sebagaimana diuraikan di bawah ini.
1. Seruan Pembersihan Etnis
“Orang-orang Arakan memperlakukan kami dengan sangat buruk, menghentikan pasokan Boga kami. Bahkan, Disorientasi seorang Arakan Menyebut kepada kami, “Kami akan menghentikan semua makananmu, dan kita tahu mengapa? Kami melakukannya supaya kalian Genjah pergi dari sini secepatnya dan dengan cara permanen.”[1]
Bermula dari kerusuhan Juni 2012, partai politik Arakan, para Biksu, dan warga Arakan membuat pernyataan publik dan mengedarkan berbagai pamflet yang dengan cara langsung atau tak langsung menyerukan pembersihan etnis Rohingya dari Arakan dan dari Myanmar. Pernyataan dan pamflet Itu menyangkal keberadaan etnis Rohingya dan menyerukan pembersihan mereka dari negara. Dua kelompok yang paling berpengaruh di menjalankan aktivitas anti-Rohingya Yaitu para Biksu lokal (Sangha) dan partai lokal Arakan yang cukup kuat, Rakhine Nationalities Development Party (RNDP), suatu partai yang didirikan di tahun 2010 oleh kelompok nasionalis Arakan. RNDP di ini menguasai 18 dari 45 kursi parlemen lokal (hluttaw) dan 14 kursi di parlemen nasional.
di banyak kasus, seruan para biksu dan RNDP untuk mengusir muslim Rohingya dan Kaman disertai dengan perintah di komunitas Budha untuk mengisolir mereka dengan cara ekonomi dan sosial. Tujuannya Yaitu untuk menghalangi muslim Rohingya dari aktivitas yang menghasilkan pendapatan, akses ke pasar dan Boga, dan layanan dasar yang penting untuk kelangsungan Hayati mereka sehari-hari. Dengan berbagai rintangan Itu, diharapkan mereka akan memutuskan untuk meninggalkan Arakan.
Seusai kerusuhan Juni 2012, para Biksu lokal mengedarkan pamflet yang menyerukan isolasi umat Islam. Disorientasi seorang Biksu bercerita kepada Human Rights Watch bahwa:
“Pagi ini kami menyebarkan pamflet (di Sittwe), berisi Pembertitahuan yang meminta orang-orang Arakan untuk tak menjual apapun di umat Islam atau membeli apapun dari mereka. Poin kedua, orang-orang Arakan tak boleh Bergaul dengan umat Islam. Alasannya Yaitu di karenakan umat Islam mencuri tanah kami, meminum air kami, membunuh rakyat kami. Mereka memakan nasi kami, tinggal di dekat rumah kami. Jadi, kami ingin memisahkan mereka. Kami tak ingin Herbi dengan umat Islam Serupa sekali.”[2]
Aksi ini juga diikuti oleh organisasi lain di Arakan. di tanggal 5 Juli 2012, para biksu di kota Rathedaung, 30 km di sebelah utara Sittwe, menyelenggarakan rapat yang menyerukan kepada orang-orang Arakan di Rathedaung untuk tak membagikan pekerjaan kepada etnis Rohingya, termasuk buruh harian, tukang Ebonit, tukang batu, dan buruh tani. Rapat Itu juga menghasilkan rekomendasi bahwa etnis Rohingya tak boleh dipekerjakan di pemerintahan atau oleh LSM yang beroperasi di kota Itu, dan seluruh LSM yang membagikan dukungan kepada Rohingya di kota Itu wajib diusir.
“Pernyataan Rathedaung” yang ditandatangani dan dirilis Seusai rapat, mendukung seruan untuk menjalankan pembersihan etnis. Pernyataan ini menyerukan dibentuknya suatu Anggaran untuk mengendalikan angka kelahiran komunitas Muslim Bengali (istilah mereka untuk muslim Rohingya) yang tinggal di Arakan. Ia menyarankan relokasi paksa dengan meminta pemerintah untuk “menghapus desa-desa Bengali yang terletak di dekat Universitas Sittwe dan di samping jalur komunikasi di sepanjang Arakan.” Dan ia juga menegaskan penentangan atas segala rencana reintegasi yang akan meletakkan umat Islam dan Budha Hayati berdampingan.”[3]
Bahkan, keputusan rapat Itu juga menyerukan adanya milisi rakyat di desa seluruh etnis dan meminta kepada pemerintah untuk mensupply senjata kepada milisi rakyat Itu.[4] “Pernyataan Rathedaung” dikirimkan kepada Presiden Thein Sein, para pimpinan parlemen, dan komisi presidensial yang ditugaskan untuk menjalankan investigasi di Arakan.
Anggota Sangha Arakan dan RNDP juga menyerukan perubahan demografi di Arakan dan Myanmar Keseluruh, dengan mengeluarkan seluruh etnis Rohingya dari negara Itu. Thein Tun Aye, perwakiland dari RNDP berkata kepada BBC bahwa seluruh Rohingya Yaitu imigran ilegal dari Bangladesh dan wajib dideportasi. “Ayah dan nenek moyang mereka Yaitu imigran ilegal, maka kami tak Bisa menerima mereka,” katanya.[5] Biksu Ashin Sandarthiri juga membuat pernyataan serupa kepada BBC. Menurutnya, Rohingya tak punya Copyright untuk tinggal di Myanmar. “Di Global ini banyak negara Muslim. Mereka sebaiknya pergi ke sana. Negara Muslim akan merawat mereka. Mereka sebaiknya pergi ke negara yang mempunyai agama yang Serupa.”[6]
Bahkan, RNDP juga mengancam orang-orang Arakan yang ditemukan Herbi atau membagikan pertolongan kepada orang-orang Rohingya di bentuk apapun. Dua buah foto yang tersebar di internet menunjukkan beberapa orang Arakan yang membagikan Boga kepada orang Rohingya. Orang Arakan Itu dibelenggu dan di foto yang lain, suatu tulisan di kalungkan di leher mereka bertuliskan “Aku Yaitu pengkhianat dan Budak Kalar.[7] di foto lainnya, seorang laki-laki yang dibelenggu memakai pakaian wanita di kepalanya, yang merupakan simbol penghinaan untuk laki-laki Arakan. Sebelum foto Itu muncul, orang-orang Arakan yang bersimpati atas penderitaan etnis Rohingya Menyebut kepada Human Rights Watch bahwa sangat berbahaya untuk mereka untuk pergi ke dekat kamp Evakuasi Rohingya, apalagi membagikan dukungan. Mereka takut disiksa oleh komunitas mereka sendiri dan dianggap Bagaikan “pengkhianat.”[8]
Tuduhan “Teroris”
Orang-orang Arakan memandang Rohingya Bagaikan kelompok yang ingin menjalankan peperangan anti-Budha di Arakan atau paling tak ingin menyebarkan pemikiran Islam fundamentalis di seluruh Myanmar. Meskipun Myanmar mempunyai sejarah panjang pemberontakan etnis bersenjata, menurut Martin Smith belum ada kelompok pemberontak dari komunitas Muslim Myanmar yang mendapatkan kemajuan signifikan.[9]
Kelompok bersenjata Rohingya, Yaitu Rohingya Solidarity Organization (RSO) didirikan di Arakan di tahun 1982 dan Arakan Rohingya Islamic Front (ARIF) berdiri di tahun 1987. Namun, Smith dan peneliti lain sepakat bahwa kelompok-kelompok Itu tak Sempat membagikan ancaman yang serius di militer Myanmar, target utama mereka, dan masyarakat Myanmar di umumnya.[10]
Meski demikian, beberapa orang Arakan yang diwawancarai oleh HRW Menyebut Rohingya Bagaikan “teroris kalar” dan menuduh bahwa setiap masjid di Arakan mempunyai gudang senjata dan setiap imam masjid mempunyai koneksi dengan Al Qaeda.[11] Polisi lokal dan Nasaka (pasukan penjaga perbatasan yang terdiri dari militer, polisi, dan pihak imigrasi, dan bea cukai) dengan cara langsung menyebarkan keyakinan Itu kepada masyarakat Seusai kerusuhan Juni 2012.
Disorientasi seorang sesepuh Arakan di Sittwe Menyebut: “Sekitar 50% Muslim Rohingya berpikiran seperti Taliban. Mereka Berguru di Madrasah. Ideologi mereka Serupa dengan Taliban. Polisi tahu akan hal ini dan mendiskusikannya (dengan kami).”[12] Orang Arakan lainnya cerita kepada HRW bahwa pejabat kepolisian bercerita kepadanya bahwa mereka menemukan senjata milik Rohingya disembunyikan di kantor LSM. [13]
Lebih daripada itu, media yang dikendalikan oleh pemerintah menyalahkan kekerasan di Arakan Bagaikan ulah “teroris” Rohingya, dan hal ini Jadi kepercayaan Generik masyarakat di Myanmar.[14] Situs media online juga mendukung penuh tuduhan Itu. Sentimen Itu juga disebarkan oleh para biksu-biksu populer di setiap ceramah mereka.
2. Isolasi Ekonomi
Beberapa penduduk Rohingya menceritakan kepada Human Rights Watch bahwa para biksu Budha mencoba mengisolasi mereka dengan membagikan tekanan kepada penduduk Arakan. Disorientasi seorang nelayan Rohingya yang berasal dari daerah Pauktaw bercerita, “Para biksu datang dan memukul orang-orang Arakan yang dengan cara sembunyi-sembunyi membagikan Boga kepada kami. Mereka memakai tongkat bambu dan memukuli mereka di dekat tetangga kami.”[15]
Penduduk Rohingya lainnya Menyebut, “saat (para biksu) berada di desa kami, kami tak Bisa keluar dan tak ada satu pun yang Bisa masuk.” di bulan Juni 2012, akbiat dari pernyataan-pernyataan dari asosiasi biksu setempat, Disorientasi seorang Rohingya yang terusir bercerita bahwa “sebagian besar orang-orang Arakan di ini tak mau lagi menjual Boga kepada umat Islam.”[16]
The Economist melaporkan bahwa seorang Arakan dibunuh di akhir Oktober 2012 silam oleh Disorientasi seorang anggota komunitas mereka karena ketahuan menjual sejumlah besar beras kepada penduduk Rohingya di kota Mrauk-U.”[17]
Beberapa orang Rohingya juga jelaskan mengenai usaha RNDP untuk mengisolasi komunitas Muslim di sana.
“Para pemimpin RNDP membagikan perintah kepada rakyatnya. di satu kelompok terdapat 20 orang Arakan dan mereka diperintahkan untuk mengamankan area di sekitar desa kami. bila ada Boga yang masuk kepada desa etnis Rohingya, mereka akan menghentikannya. ‘bila ada Boga yang masuk, ambil, hancurkan, dan musnahkan,’ begitu perintah yang saya dengar. Mereka memasang tulisan di pojok jalan di depan toko Boga dengan perintah yang menyatakan bahwa seorang Arakan yang mengambil uang dari Rohingya untuk ditukar dengan nasi, akan dibunuh. di tulisan Itu juga tercantum bahwa hadiah 100.000 Kyat[18] akan diberikan kepada mereka yang sukses menangkap seorang Arakan yang mensupply Boga kepada Rohingya.”[19]
Disorientasi seorang Rohingya yang terusir yang bekerja untuk membagikan dukungan kepada para pengungsi di IDP (Internally Displaced People) Menyebut, “Hayati kami lebih aman di pemerintahan militer. saat pemerintahan demokratis memperoleh kekuasaan [di tahun 2011], RNDP mendapatkan kekuasaan di sini, dan sekarang kami menghadapi masalah akan eksistensi kami. RNDP sangat berambisi untuk menghilangkan Islam dari tanah ini, mereka hanya ingin republik Budha Arakan.”[20]
3. Pengrusakan Rumah dan Masjid
Seusai kerusuhan Juni 2012 memaksa komunitas Muslim untuk pergi dari Sittwe, otoritas lokal merusak bangunan-bangunan yang tersisa, termasuk rumah dan masjid. Para pejabat pemerintah dan orang-orang Arakan bekerjasama untuk merusak bangunan-bangunan Itu. Disorientasi seorang wanita Rohingya bercerita kepada Human Rights Watch:
“Banyak rumah yang sebenarnya masih berdiri, namun ia dihancurkan oleh pemerintah, bukan orang-orang Arakan. tak ada yang Disorientasi dengan rumah kami. Ia masih utuh Seusai kekerasan. Namun hari berikutnya, teman kami pergi ke tetangga, dan rumah Itu sudah musnah. Kami mendapatkan foto ini dari tentara (menunjukkan suatu foto rumah yang berdiri di tengah-tengah debu dan para pejabat pemerintah). Mereka memakai buldozer satu atau dua hari Seusai pembakaran. Kami mencoba untuk menelepon di rumah tetangga kami dan seorang Arakan menjawabnya. Seusai kami pergi, orang-orang Arakan datang dan mengambil seluruh barang milik kami.”[21]
Tak hanya rumah, para aparat pemerintah bersama dengan Biksu dan masyarakat Arakan juga menghancurkan masjid. Disorientasi seorang biksu terkenal di Sittwe berulangkali menegaskan mengenai rumor yang berkembang di tengah orang-orang Arakan bahwa masjid di wilayah Itu Yaitu markas para militan dimana orang-orang Rohingya menyimpan senjata. Hal ini Jadi justifikasi atas perusakan yang mereka lakukan. Selain rumah dan masjid, mereka juga menghancurkan madrasah-madrasah di Arakan.
4. Penolakan Bagaikan Warga Negara
Kondisi etnis Rohingya sangat rapuh di karenakan mereka tak mempunyai status hukum di tanah air mereka dan dianggap Bagaikan non-warga negara. Nasib mereka menunjukkan bagaimana seseorang tak mempunyai Copyright kewarganegaraan di negara mereka sendiri, dan Bisa dipaksa keluar dan Jadi pengungsi. UU Kewarganegaraan Burma tahun 1982 telah mengurangi Copyright Rohingya untuk dianggap Bagaikan warga negara, meskipun UU Kewarganegaraan 1982 Itu juga diskriminatif terhadap sebagian besar dari populasi India dan Cina Burma.
UU Kewarganegaraan 1982 membuat sebagian besar Rohingya tak memenuhi syarat untuk Jadi warga negara Burma.
Sebagian besar kartu Registrasi Nasional (NRCS) yang dikeluarkan untuk Rohingya selama pemerintahan parlementer atau sebelum rezim SLORC / SPDC disita oleh pihak berwenang. Pihak berwenang menggantinya dengan mengeluarkan Kartu Pendaftaran Sementara (KKR) untuk beberapa Rohingya di Maungdaw dan Buthidaung, yang dikenal Bagaikan “kartu putih”. Kebijakan penggantian ini hanyalah suatu desain untuk menurunkan status nasional mereka dan menempatkan mereka di ketidakpastian.
Lebih dari satu juta bangsa Rohingya ditolak kewarganegaraannya oleh Myanmar, Bagaikan buah dari kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Prospek akan adanya perubahan dari situasi ini pun tak nampak.[22] Rohingnya tak diakui Bagaikan Disorientasi satu etnis yang berasal dari Myanmar[23]dan dengan cara sistematis dihilangkan Copyright sipil, politik, ekonomi, dan sosialnya. Diskriminasi Itu mencapai puncaknya sejak diterapkannya Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang membagikan kriteria yang cukup ketat untuk Bisa mendapatkan status kewarganegaraan penuh. Undang-undang tahun 1982 Itu membedakan warganegara di tiga kategori: warga negara penuh (full citizens), warga negara tak tetap (associate citizens), dan warga negara naturalisasi (naturalised citizens).[24]
Kewarganegaraan penuh diberikan kepada 135 ras nasional—yang Rohingya tak masuk di dalamnya—atau kepada mereka yang nenek moyangnya sudah tinggal di negara Itu sebelum tahun 1823, Yaitu sebelum terjadinya penjajahan Inggris. Kategori ketiga, kewarganegaraan naturalisasi diberikan bila seseorang Bisa membuktikan bahwa ia lahir di Myanmar dan orangtuanya telah tinggal di Myanmar sebelum tanggal 4 Januari 1984. Rohingya ditolak kewarganegaraannya di karenakan dianggap tak memenuhi Disorientasi satu dari ketiga syarat di atas.
Diskriminasi, tekanan, dan represi dari negara memaksa muslim Rohingya untuk mengungsi ke Bangladesh beberapa kali di dua puluh tahun terakhir ini. Eksodus pertama terjadi di tahun 1978. setelah itu migrasi besar-besaran juga terjadi di tahun 1990an. di tahun 2003, sekitar 3.000 muslim Rohingya dikembalikan oleh Bangladesh dengan cara paksa ke Myanmar.[25]
Meski demikian, kondisi muslim Rohingya di Arakan tak juga ada perubahan. di awal tahun 2004, lebih dari 15.000 orang masuk ke Bangladesh dari Myanmar. Etnis Rohingya yang masuk ke Bangladesh Menyebut bahwa mereka pergi untuk melarikan diri dari penyiksaan yang dilakukan oleh militer Myanmar dan meminta supaya Bisa tinggal dengan cara permanen di Bangladesh. Namun, para pejabat Bangladesh menganggap mereka Berpindah di karenakan faktor ekonomi dan menolak untuk menganggap mereka Bagaikan pengungsi yang Absah.
Kemiskinan yang terjadi di kalangan Rohingya tak Bisa dilepaskan dari konflik vertikal antara pemerintah Myanmar dengan kaum Rohingya yang berakar dari tak diakuinya Rohingya Bagaikan bagian dari warga negara Myanmar. di karenakan tak mempunyai status kewarganegaraan, kaum muslim Rohingya tak diberi Copyright untuk tinggal di teritori negara Myanmar. Orang Rohingya telah lama Jadi korban dari junta militer Myanmar yang tak mengakui mereka Bagaikan Disorientasi satu dari 135 kelompok etnis di Myanmar. Akibatnya, Rohingya dipaksa keluar dari Myanmar sehingga terdapat pendapat Generik terjadinya pembersihan etnis yang dilakukan dengan cara sistematis oleh pemerintah Myanmar terhadap orang-orang Rohingya. di karenakan pembersihan etnis yang terus menerus, populasi Rohingya berkurang dengan cara drastis.
5. Pembatasan Gerakan
Rohingya di Arakan wajib dengan cara rutin mengajukan izin untuk meninggalkan desa mereka, meski hanya untuk pergi desa lain di dekatnya. Hal ini berdampak serius di mata pencaharian dan ketahanan pangan mereka, di karenakan mereka sering tak mampu untuk Menelusuri pekerjaan di luar desa mereka atau berdagang kecuali mereka mempunyai izin resmi dan mendapatkan surat jalan yang wajib mereka dapatkan dengan tutorial membayar. Kebanyakan Rohingya tak mampu untuk membayar dengan cara teratur atas ijin ini. di karenakan dua pertiga dari Rohingya Yaitu buruh harian miskin, pembatasan gerakan juga sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk Menelusuri pekerjaan di desa-desa atau kota-kota lainnya.
Pembatasan ini mencegah mereka dari Menelusuri pekerjaan di desa-desa lainnya, berdagang, memancing atau bahkan menghadiri pemakaman seorang kerabat atau mengunjungi dokter. saat seorang Rohingya ingin menjalankan perjalanan ke suatu desa di kota yang Serupa mereka wajib mendapatkan surat jalan dari VPDC.[26] bila mereka wajib pergi lebih jauh, misalnya ke kota lain, mereka wajib mengajukan permohonan untuk berbagai jenis izin perjalanan di departemen Imigrasi di kamp Nasaka. Hal ini menjadikan hampir mustahil untuk Rohingya Maungdaw dan Buthidaung untuk Bisa berkunjung ke Sittwe, ibukota Arakan. bila Rohingya dari Sittwe sukses menjalankan perjalanan ke wilayah utara Arakan, sangat sulit untuk mereka untuk kembali ke rumah mereka di Sittwe. Ketidakmampuan untuk bepergian dengan bebas Itu sangat menghambat kemampuan mereka untuk Menelusuri nafkah, mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, dan untuk Menelusuri pendidikan yang lebih tinggi.
Pembatasan pergerakan dikenakan di semua Rohingya, bukan di anggota kelompok etnis minoritas lainnya di negara bagian Arakan. Hal ini membagikan dampak yang sangat parah di kehidupan ribuan Rohingya yang tak menjalankan pelanggaran apapun. Mereka tak hanya dikebiri haknya untuk bekerja, namun juga Copyright untuk mendapatkan standar Hayati yang layak.
6. Kerja Paksa
Arakan Utara yang telah berubah Jadi zona militer mengakibatkan peningkatan operasi kerja paksa dan pelanggaran HAM lainnya. Militer dengan cara rutin menyita properti, uang tunai, Boga dan memakai metode perekrutan koersif dan kasar untuk mendapatkan pekerja.
Rohingya wajib membangun bangunan militer, jalan, jembatan, tanggul, pagoda dan kolam tanpa mendapatkan upah. Penduduk desa wajib membajak tanah pertanian dan menanam berbagai sayuran, membangun gedung kamp militer, membawa Ebonit dari hutan, memanggang batu bata, membersihkan sampah-sampah kamp setiap hari, dan memperbaiki jalan yang rusak di sekitar kamp. Sejak 2 Januari 2005, penduduk desa juga wajib membayar pasukan penjaga Na Ka Pa di sepanjang sungai dan pantai setiap hari Berawal Dari jam 5 hingga jam 6 sore.
Tuntutan kerja paksa membagikan beban yang sangat besar di penduduk Rohingya, di karenakan membuat mereka akhirnya tak mempunyai cukup waktu untuk menjalankan pekerjaan mereka sendiri. Bagaikan dari mereka yang mampu, terpaksa membayar suap kepada pihak berwenang supaya tak menjalankan kerja paksa, namun sebagian besar dari mereka Yaitu warga miskin yang mau tak mau wajib menjalankan kerja paksa, di karenakan mereka tak mempunyai uang untuk menyuap mereka.
7. Perampasan Tanah, Pengusiran, dan Penghancuran Rumah
Penyitaan tanah dari penduduk Rohingya di negara bagian Rakhine Utara berkaitan dengan pembentukan “desa style”, Ekspansi kamp Na Sa Ka, militer dan kamp polisi, serta untuk membangun perkebunan untuk pasukan keamanan dan juga untuk para pemukim baru.
suatu desa style biasanya dibangun untuk 100 rumah untuk 100 keluarga. Setiap keluarga menerima empat hektar tanah, sepasang lembu dan rumah. Desa style ini dibangun di atas tanah yang disita dari penduduk Rohingya. Rumah dan pusat kesehatan di desa style Itu dibangun dengan kerja paksa yang dilakukan oleh Rohingya. Sebagian besar warga desa style tak mengolah Tanah yang dialokasikan untuk mereka Itu, dan justru menyewakannya di para petani Rohingya—yang di beberapa kasus Yaitu pemilik asli dari tanah Itu sebelum disita. Meskipun menurut Anggaran pemerintah yang berlaku sejak tahun 1997 melarang praktik penyewaan Tanah desa style Itu, namun hingga sekarang praktik Itu masih berlangsung.[27]
Kebijakan Itu membuat para penduduk Rohingya Dehidrasi kesempatan untuk mempertahankan mata pencaharian mereka, di karenakan sawah dan peternakan mereka dirampas. Etnis Rohingya dari desa-desa terdekat sering dipaksa untuk membangun rumah-rumah dan fasilitas lainnya tanpa dibayar. Selain itu, mereka juga wajib menyediakan bahan bangunan.
Pembangunan dan Ekspansi kamp-kamp militer terutama untuk Na Sa Ka juga menyebabkan penyitaan tanah. Selain itu, Na Sa Ka juga menyita Tanah Rohingya untuk tujuan komersial, terutama untuk membangun tambak Ebi dan sawah yang hasilnya disetorkan kepada Na Sa Ka. Rohingya tak Sempat menerima kompensasi sedikit pun atas pekerjaan Itu, dan mereka dipaksa bekerja di bidang yang Serupa dengan yang disita dari mereka.
Baru-baru ini populasi Rohingya diusir dan dipaksa untuk membongkar rumah mereka. Mereka memulai dengan 40 rumah. Mereka menangkap delapan belas kepala keluarga dan beberapa wanita yang menjalankan protes dan menolak perintah pengusiran Itu, setelah itu mengirim mereka ke penjara. Seusai pembongkaran, pihak pemilik rumah sekeluarga tak diberi tempat alternatif untuk tinggal. Hal ini memaksa Rohingya Jadi semakin tak bertanah, terlantar, untuk akhirnya kelaparan menyeberangi perbatasan ke Bangladesh.
8. Pemerasan dan Pajak yang Sewenang-Wenang
Rohingya di negara bagian Arakan dikenakan pemerasan dan perpajakan yang sewenang-wenang oleh aparat pemerintah. Berawal Dari dari pajak atas pengumpulan Ebonit bakar dan bambu, biaya untuk pendaftaran kematian dan kelahiran di keluarga, peternakan dan pohon buah-buahan, dan bahkan di pertandingan sepak bola.
Pihak berwenang memberlakukan pajak yang sangat tinggi di Boga dan berbagai produk pertanian Rohingya termasuk beras, Boga inti mereka. Selain itu, pajak Ebi, sayur, burung atau ternak (sapi, kerbau, kambing, dan unggas), pajak atap, pajak pembangunan rumah atau pajak perbaikan, dll, dikumpulkan dengan paksa. Setiap Rohingya yang ternaknya melahirkan wajib membayar pajak sejumlah Eksklusif. Setiap kelahiran atau kematian wajib dilaporkan dengan membayar biaya.
Sejak Desember 2002, Rohingya wajib membayar pajak untuk segalanya, Berawal Dari dari memotong Ebonit di hutan, memancing di sungai dan peternakan Fauna di rumah-rumah. Penduduk Rohingya wajib membayar pajak tahunan pohon baru, Yaitu 2500 kyat per pohon kacang dan kyat 5000 per pohon kelapa. Pemerintah telah menunjuk agen untuk setiap item penting dan memperingatkan Rohingya untuk tak menjual produk mereka langsung kecuali melalui agen-agen Itu. Harga ditetapkan oleh Na Sa Ka, yang biasanya sepertiga dari harga pasar. Setiap penjualan ternak wajib didaftarkan, dan mereka wajib membayar atas pendaftaran Itu.
Ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa banyak Rohingya yang ditangkap atas tuduhan melanggar berbagai peraturan seperti telah berkunjung ke Bangladesh atau gagal untuk membayar pajak mereka.
9. Pendaftaran Kelahiran dan Kematian di Keluarga
Semua rumah tangga Rohingya wajib melaporkan setiap perubahan daftar keluarga kepada pihak berwenang untuk pendaftaran kelahiran dan kematian di keluarga. Rohingya dipaksa untuk membayar biaya ke VPDC atau Na Sa Ka. Satu keluarga Rohingya wajib membayar 1500 kyat saat seorang anak baru lahir dan 1000 kyat saat ada anggota keluarga yang meninggal. Sejak pertengahan tahun 2002, wanita Rohingya yang hamil wajib mendaftarkan diri dengan cara pribadi di kamp Na Sa Ka terdekat, yang membutuhkan beberapa jam berjalan kaki dari desa mereka. Wanita Itu diminta untuk menunjukkan wajah dan perut mereka.
10. Pembatasan Pernikahan
Pihak berwenang di Arakan Utara memperkenalkan peraturan yang mewajibkan Rohingya untuk meminta izin menikah. Pembatasan ini hanya diberlakukan di umat Islam di daerah ini, dan tak berlaku atas kelompok minoritas lain yang tinggal di wilayah Itu. tak ada Anggaran tertulis atas Anggaran Itu. Semua sekadar perintah lisan akan tetapi mereka wajib mentaati. bila tak patuh, mereka diancam dengan hukuman yang berat.
di beberapa tahun terakhir, pembatasan pernikahan untuk Rohingya lebih diintensifkan. Usia menikah Yaitu 18 tahun untuk anak perempuan dan 20-25 tahun untuk laki-laki. Bahkan, terkadang pernikahan wajib atas persetujuan para perwira Angkatan Darat. Mereka wajib mengikuti seluruh prosedur pernikahan yang meliputi tes medis, rekomendasi dari berbagai departemen administrasi dan para komandan militer, termasuk pasukan perbatasan Na Sa Ka dan Forum penegak hukum lainnya.
Sejak tahun 2002, pemerintah memberlakukan pajak yang sangat besar untuk Rohingya yang meminta izin untuk menikah. Pihak berwenang juga membatasi jumlah izin yang diberikan setiap tahun. sangat sering, seseorang-orang wajib menunggu selama dua hingga tiga tahun untuk mendapatkan izin. Bahkan, meski telah membayar uang di jumlah besar, mereka tetap wajib pergi ke kamp Na Sa Ka beberapa kali untuk Bisa mendapatkan izin Itu. dengan cara Generik, pasangan Rohingya yang ingin menikah wajib membayar sejumlah besar uang ke Na Sa Ka dengan nilai yang bervariasi, Berawal Dari dari 50.000 hingga 300.000 Kyat. Biasanya masing-masing pengantin wajib membayar di jumlah yang Serupa. Anehnya, Seusai pembayaran, izin tak selalu Bisa diberikan.
Pembatasan ini sangat berat untuk orang-orang miskin, yang tak mampu untuk mendapatkan uang sebesar itu. Dampaknya, di beberapa desa belum ada pernikahan Serupa sekali selama tahun 2011 di karenakan pembatasan ini.
Ada juga laporan yang menyatakan bahwa banyak pasangan muda melarikan diri ke Bangladesh, di karenakan ini Yaitu satu-satunya tutorial untuk mereka untuk menikah. Namun, muncul tantangan berikutnya, Seusai di Bangladesh sangat sulit untuk mereka untuk kembali, di karenakan nama mereka sering dihapus dari daftar keluarga mereka oleh pihak berwenang.
11. Pencabutan Copyright Pendidikan
di karenakan Undang-undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982, para mahasiswa Rohingya ditolak Copyright atas pendidikannya. Mereka kesulitan untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi, Padahal kursus profesional juga dilarang atas mereka. Mahasiswa Rohingya yang sukses di tes seleksi dan mendapat pengakuan formal di berbagai Forum yang berlokasi di Rangoon dan Burma tak Bisa melanjutkan studi mereka di karenakan mereka dilarang untuk menjalankan perjalanan. Selama beberapa tahun terakhir sekitar 1500 siswa wajib berhenti studi lanjut mereka.
di bulan Oktober 2004, lebih dari 165 mahasiswa Rohingya tak Bisa melanjutkan studi di mereka ditolak dokumen perjalanan untuk pergi ke Sittwe oleh pihak berwenang.
12. Penangkapan yang Sewenang-wenang, Penyiksaan dan Extra-Judicial Killing
Sementara Arakan ditutup dari luar, pihak berwenang Burma telah menjalankan penyiksaan dan pembunuhan tanpa henti di Arakan terutama terhadap para pemuda. Lebih dari 100 warga Rohingya tak bersalah tewas di tahun 2009 di berbagai belahan Arakan. Ratusan Rohingya dipenjara dan mendapatkan penyiksaan tak manusiawi. Mereka juga digunakan Bagaikan perisai manusia dan dipaksa dengan todongan senjata untuk bertindak Bagaikan penjaga terhadap Agresi pemberontak. Kerja paksa yang memperlakukan Rohingya Bagaikan ternak manusia semakin meningkat. Mereka Jadi sasaran pemukulan parah dan pembunuhan acak.
Perwakilan parlemen asal Rohingya yang terpilih di pemilu tahun 1990, U Kyaw Min alias Mr Mohamed Shomshul Anwarul Hoque, 55, ditangkap oleh pihak berwenang untuk alasan yang tak diketahui. Dia Yaitu anggota komite eksekutif Partai Demokrat Nasional Copyright Asasi Manusia (NDPHR), satu-satunya partai politik Rohingya dengan kursi pemenang di Pemilu 1990. Dia juga anggota dari Komite Perwakilan Rakyat Parlemen (CRPP). Dia diciduk dari rumah Rangoon nya oleh agen militer Burma di tanggal 17 Maret 2005. Agen Polisi Eksklusif pergi ke rumahnya sekitar tengah malam dan menyuruhnya untuk mengikuti mereka dan setelah itu ia dibawa pergi dengan mobil polisi. Anggota keluarganya tak mampu melacak keberadaannya.
13. Penyiksaan atas Wanita dan Orang Tua
Wanita Rohingya telah Jadi korban perkosaan, penganiayaan dan penghinaan oleh pasukan keamanan. Mereka tak diizinkan untuk memakai jilbab, usia pernikahan mereka dibatasi dan diwajibkan menjalankan kontrasepsi paksa. Banyak wanita Rohingya dipaksa menikah oleh pasukan keamanan dan setelah itu meninggalkan mereka begitu aja. Perempuan Rohingya dipaksa untuk tinggal di kamp-kamp militer dimana mereka Jadi korban pemerkosaan dan penghinaan. Ada banyak contoh kasus dimana perempuan diperkosa di rumah mereka, di depan anak-anak atau orang tua mereka.
Tokoh agama dan tetua Rohingya semakin disiksa dan dilecehkan. terkadang-terkadang jenggot mereka dicukur dan dipaksa mengeluarkan fatwa yang mengijinkan praktek-praktek yang tak islami. Pembangunan masjid dilarang sejak tahun 2000 di negara bagian Arakan, sementara beberapa masjid dan madrasah yang ada justru diruntuhkan oleh Na Sa Ka. (Sumber, Laporan bila Kita Seorang Rohingya, Forum Kajian Syamina)
[1] Human Rights Watch, All You Can Do is actually Pray, April 2013, h. 24, (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf (diakses 28 April 2013)
[2]Human Rights Watch, All You Can Do is actually Pray, April 2013, h. 25, (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf (diakses 28 April 2013)
[3]Dikutip dari Joseph Allchin, “The Rohingya, Myths along with also Misinformation,” Democratic Voice of Burma, 22 Juni 2012.
http://www.dvb.no/analysis/the-rohingya-myths-along with also-misinformation/22597 (diakses 5 Juni 2013).
[4]Euro Burma Office, “Political Monitor 2012,” September 29- October 5, 2012, http://euro-burma.eu/doc/PM_No._30_-_11-10-12.pdf (diakses 5 Juni 2013).
[5]“Burmese Monks Who Preach Intolerance Against Muslim Rohingyas,” BBC News, November 21, 2012,
[6] idem
[7] Kalar atau juga disebut Kula artinya Yaitu negro atau kuli hitam. Istilah Itu diberikan oleh orang-orang Burma untuk menghina orang Islam, India, atau keturunan asia selatan lainnya.
[8]Human Rights Watch, All You Can Do is actually Pray, April 2013, h. 27, (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf (diakses 28 April 2013)
[9]Martin Smith, “Burma: Insurgency along with also the Politics of Ethnicity,” (Zed Books: London, 1993), h. 194-195.
[10] Human Rightss Watch, Burma–Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?, September 1996,
http://www.hrw.org/legacy/summaries/s.burma969.html, h. 14
[11]Human Rights Watch, All You Can Do is actually Pray, April 2013, h. 28
[12]idem
[13]idem
[14]“Bodies Collected in Strife-Torn Burmese Town,” Associated Press, June 11, 2012.
[15] Human Rights Watch, “All You Can Do is actually Pray”, April 2013, h. 31 (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf (diakses 28 April 2013)
[16] idem
[17] Banyan, “War Among the Pagodas,” Economist, 24 Oktober 2012,
http://www.economist.com/blogs/banyan/2012/10/killings-myanmars-rakhine-state (diakses 12 Juni 2013).
[18] 1 Kyat Myanmar = Rp 10,5
[19] Idem, h. 32.
[20] Idem, h. 40
[21] Dikutip dari Human Rights Watch, “All You Can Do is actually Pray,” April 2013.
[22]Myanmar. The Rohingya Minority: Fundamental Rightss Denied, Amnesty International, AI Index ASA 16/005/2004.
[23]Chris Lewa – Conflict, Discrimination along with also Humanitarian Challenges in Northern Arakan State, Burma Day 2003 Conference, 8 October 2003, Brussels
[24]di tahun 1989, pemerintah Myanmar memperkenalkan Kartu Inspeksi Warga yang berdasar di warna (colour-coded Citizens Scrutiny Cards/CRCs):
kartu pink untuk warga negara penuh, biru untuk warga Negara tak tetap (associate citizens) dan hijau untuk warga negara naturalisasi.
Rohingyatidaktermasuk di Disorientasi satu statuskewarganegaraantersebut, oleh karenanya mereka tak berhak memperoleh satu kartu pun(Lewa, tanpa tahun, 11).
[25]Refugees International, “Lack of Protection Plagues Burma’s Rohingya Refugees in Bangladesh”, 30 May 2003
14 Forgotten People: The Rohingyas of Burma, report prepared by KavitaShukla along with also Joel Charny for Refugees
International, 15 March 2003, http://www.refugeesinternational.org.
15 Thousands of Myanmar Muslims flee to Bangladesh, Reuter News Alert, 4 November 2004,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/DHA18911.htm
[26] Beberapa desa mempunyai seorang VPDC (Village Peace along with also Development Council. Na Sa Ka biasa mengirimkan perintahnya melalui ketua VPDC, yang Yaitu seorang Rohingya bila seluruh penduduknya Yaitu Rohingya, namun bila tak maka VPDCnya Yaitu seorang Arakan.
[27] Lisbeth Garly Andersen, “Analysis if the livelihood situation of the Muslim population in Northern Rakhine State, 31 Juli 1997, h.11. [beritaislam24h.info / kn]
Loading...

13 Kezhaliman Budhis Myanmar atas Muslim Rohingya

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here