Home Berita Islam Terbaru UU ITE Telah Disalahgunakan Oleh Tito Untuk Membungkam Pemikiran Kritis Terhadap Penguasa...

UU ITE Telah Disalahgunakan Oleh Tito Untuk Membungkam Pemikiran Kritis Terhadap Penguasa Dan Pemodal (Taipan)

167
0
UU ITE Telah Disalahgunakan Oleh Tito Untuk Membungkam Pemikiran Kritis Terhadap Penguasa Dan Pemodal (Taipan)
Berita Islam 24H – di dokumen resmi Pemerintah AS yang berjudul Doing Business in Indonesia: 2014 yang merupakan panduan binsis dari perusahaan perusahaan AS (Country Commercial Guide for U.S. Companies, yang dipublikasikan oleh U.S. & FOREIGN COMMERCIAL SERVICE along with U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2014, dipaparkan bahwa UU ITE Indonesia telah disalahgunakan untuk membatasi kemerdekaan berbicara, membungkam pemikiran kritis.
“Law No. 11/2008 on electronic information along with transactions which was intended to promote open along with fair electronic commerce has been abused to limit free speech along with created investor uncertainty by failing to define key terms”, demikian disebutkan di dokumen Itu.
Yang artinya: “Undang-Undang Nomor 11/2008 mengenai informasi elektronik dan transaksi yang dimaksudkan untuk mempromosikan terbuka dan adil perdagangan elektronik telah disalahgunakan untuk membatasi kemerdekaan berbicara dan menciptakan ketidakpastian investor di karenakan gagal untuk mendefinisikan istilah kunci.”
untuk para investor AS, UU ini seharusnya bertujuan untuk Mengakses peluang investasi, peluang bisnis atau di rangka ekonomi inklusif, bukan bertujuan untuk dinamisasi politik apalagi membelenggu demokrasi dan Copyright azasi.
Hal yang Serupa juga Jadi Etos sebagian besar rakyat Indonesia. tak Sempat terpikirkan oleh bangsa Indonesia sebelumnya bahwa UU ITE akan Jadi alat untuk membelenggu kemerdekaan berpendapat, Jadi alat kriminalsiasi aktivis, menekan oposisi yang kritis dan melindungi penguasa dan pemodal dari berbagai kritikan.
Semangat lahirnya UU ITE Yaitu di rangka keterbukaan informasi, memfasilitasi Global bisnis, dan Mengakses peluang keterlibatan masyarakat di di berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan transaksi elektronik.
Itulah mengapa UU ini tak bernama UU Pelanggaran ITE, atau UU makar. Mengenai segala bentuk kejahatan atau perbuatan pidana yang Herbi dengan transaksi elektronik sesungguhnya dan seharusnya di ataur di Kitab UU Hukum Pidana (KUHAP). Atau pemerintah Bisa membuat UU darurat di rangka mengatasi makar atau tindakan lainnya yang mebahayakan keselamatan bangsa negara dan rakyat. Itupun UU semacam ini tak boleh digunakan dengan cara semberono oleh penguasa di membungkam lawan lawan politiknya.
di karenakan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat sesungguhnya telah diatur di UUD 1945 yang merupakan konstitusi dasar negara Republik Indonesia (RI). Jadi Copyright dasar rakyat ini dijamin oleh UUD dan tak boleh dilanggar oleh pemerintah. bila pemerintah melakukannya, maka perintah telah melanggar konstitusi dan pemerintah Bisa dijatuhkan oleh parlemen.
Oleh di karenakan itu, Pemerintah Jokowi supaya berhenti memakai UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk membelenggu kemerdekaan berpendapat dan menimbulkan keresahan di tengah tengah masyarakat.
di karenakan bila pemerintahan Jokowi terus melanjutkan praktek semacam ini, maka akan berpotensi Jadi alat adu domba antara aparat penegak hukum versus rakyat Bagaikan pemegang kedaualatan tertinggi di Negara Republik Indonesia.
AWAS, NANTI MEDIA ON-LINE YANG KRTIS KEPADA PENGUASA DAN TAIPAN DIPERLAKUKAN SEPERTI TERORIS, DICIDUK DI PAGI HARI TANPA SURAT PANGGILAN SEPERTI SEORANG TERORIS.
Oleh: Salamuddin Daeng (UBK)
[ceramahterbaru.net / rc]
Loading...

UU ITE Telah Disalahgunakan Oleh Tito Untuk Membungkam Pemikiran Kritis Terhadap Penguasa Dan Pemodal (Taipan)

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here