Home Berita Islam Terbaru Sri Mulyani Memajaki Pulsa hingga Token, Indef: Kok Terbalik!

Sri Mulyani Memajaki Pulsa hingga Token, Indef: Kok Terbalik!

2
0

ceramahterbaru.net.com – Kebijakan baru Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang memajaki penjualan pulsa, kartu perdana hingga token dan vouher mendapat kritik dari Institute for Development of Economics in addition to Finance (Indef).

Pasalnya, kebijakan Itu bertolak belakangan dengan negara lain yang justru membagikan subsidi untuk masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini.

“Di negara lain justru ada subsidi besar-besaran dari pemerintahnya kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sementara kok Indonesia berkebalikan,” ujar peneliti Indef, Bhima Yudhistira, di dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/1).

Bentuk subsidi yang diberikan negara lain kepada msyarakatnya, disebutkan Bhima Yaitu pulsa gratis. Sementara untuk perusahaan telekomunikasi berupa intensif pajak untuk pegembangan dan pembangunan infrastruktur jaringan.

“Masyarakat diberikan subsidi internet gratis. setelah itu juga perusahaan telekomunikasi diberikan intensif, sehingga dia menjalankan ekspansi seperti pembanguanan jaringan-jaringan internet baru yanga ada di daerah-daerah terpencil atau terluar,” ungkap Bhima.

“Itu yang dilakukan negara-neagara lain di tengah situasi resesi dan pandemi,” sambungnya.


Loading...

Oleh karea itu, Bhima menyimpulkan kebijakan Sri Mulyani kontraproduktif dengan situasi pandemi Covid-19. Justru, pengenaan pajak pulsa hingga token ini akan memperberat kondisi ekonomi rakyat.

“Kebijakan ini tak membagikan stimulus di tengah situasi di ini. Sehingga ini dianggap Jadi beban baru untuk masyarakat,” demikian Bhima Yudhistira.

Pengenaan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher tertuang di Anggaran (beleid) yang dikeluarkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.03/2021.

di beleid Itu dijelaskan, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher dikenakan kepada pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Sri Mulyani Memajaki Pulsa hingga Token, Indef: Kok Terbalik!

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here