Soal Freeport, kita Kerja untuk Siapa, Sri?

Soal Freeport, kita Kerja untuk Siapa, Sri?
Berita Islam 24H – tak lama lagi Freeport bakal menikmati fasilitas perpajakan yang menggiurkan.Freeport lag-lagi mendapat keistimewaan. Draft beleid berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berisi keringanan pajak itu sekarang sudah di Sekretariat Negara (Setneg).
di bab VII Pasal 14 RPP Itu, disebutkan tarif PPh Freeport hanya 25%. Angka ini turun ketimbang PPh badan Freeport di masih rezim Kontrak Karya (KK), Yaitu 35%. Tapi, Freeport menanggung bagian pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan Higienis pemegang IUPK dan bagian pemerintah daerah sebesar 6%.
Gerangan siapakah tokoh di balik susutnya kewajiban perpajakan Freeport? Yup, benar. Orang itu Yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI).
“mengenai penerimaan negara, RPP disusun Bu Sri Mulyani (Menkeu). Padahal menyangkut divestasi, bagus waktu dan nilai ditangani tim gabungan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan, Senin (2/10).
Sepintas, ujung-ujungnya Freeport tetap membayar 35% sebagaimana sebelum menyandang status Izin Usaha Pertambangan Eksklusif (IUPK).Bahkan, Bagaikan pendisain peraturan pemerintah (PP)sebelumnya Sri Menyebut, nanti dengan cara agregat ketentuan pajak Freeport akan lebih besar dari yang sekarang diterapkan. Benarkah demikian?
Ternyata tak juga. bila ditelisik lebih di, jumlah yang akan dibayar justru Jadi lebih rendah. Penjelasannya begini. Misalnya, laba operasi Freeport Rp 1.000.000 Sesuai ketentuan yang ada, Freeport wajib membayar PPh Rp 350.000. Jumlah ini dihitung dari laba perusahaan sebelum dikurangi bunga utang dan pajak terutang alias EBITDA.
Di Hepotenusa lain, tambahan pajak bagian pemerintah pusat dan pemda 10% dihitung dari laba Higienis. Maka dengan RPP baru tadi, Freeport membayar PPh Badan Rp 350.000 ditambah bagian pemerintah pusat dan daerah Rp 75.000 (laba operasi PPh Badan). Jadi total yang wajib dibayar cuma Rp 325.000. Lebih rendah, kan?
Tunggu Restu Freeport
Berkaca dari bocornya surat bos Freeport McMoran yang menolak skema divestasi saham 51%, sepertinya pemerintah tak bermaksud buru-buru meluncurkan RPP tadi. Penundaan bukan dimaksudkan untuk memperoleh masukan publik, terutama menyangkut substansinya, melainkan justru guna meraih persetujuan Freeport. Untuk itu CEO Freeport McMoRan Inc. dijadwalkan bakal kembali bertandang pekan ini atau pekan depan untuk melanjutkan perundingan.
Bagaimana seandainya draft RPP yang memberi Insentif keringanan pajak tadi tak membuat Freeport happy? Akankah Sri kembali tergopoh-gopoh memperbarui kontennya supaya lebih sesuai dengan keinganan si Amerika itu? Seandainya, katakanlah, dia bermaksud keukeuhdengan draft yang disusunnya, maka untuk apa pula kehadiran CEO Freeport McMoran Richard Adkerson tetap dinanti?
Tapi, melihat rekam jejaknya selama ini, besar kemungkinan Sri bakal kembali menyesuaikan materi RPP supaya Bisa membuat Freeport suka. tak mustahil apabila pemberlakuan RPP Itu tetap akan menunggu restu Freeport.
Langkah minimal yang biasa ditunjukkannya Yaitu cenderung berdamai dan menghindari konforntasi dengan asing. Coba, tunjukkan bagaimana sikapnya atas surat Adkerson kepada Kementerian Keuangan yang berisi penolakan divestasi saham 51%. Adakah Sri mencak-mencak di karenakan merasa terhina sebagaimana seharusnya? Ga juga, kan? Padahal, surat itu jelas-jelas menunjukkan arogansi luar biasa dari orang asing yang Menelusuri rejeki dari perut Bumi Pertiwi.
Menabrak Konstitusi
Apa yang dilakukan Sri sejatinya bertentangan dengan berbagai peraturan di atasnya. tak tanggung-tanggung, RPP tadi menabrak konstitusi, khususnya pasal 23 A. Pasal Itu berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.
Konstitusi mewajibkan pajak dan pungutan yang memaksa diatur di Undang-Undang. di konteks pertambangan mineral dan batubara (Minerba), ketentuannya ada di UU No. 04/2009 mengenai Mineral dan Batubara (Minerba).
Dengan keharusan pajak diatur dengan UU, Konstitusi kita hendak memastikan pemungutan pajak juga dikendalikan dan diawasi oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seusai ketentuan perpajakan lahir di bentuk UU, maka tak boleh ada lagi pungutan yang bersifat memaksa di lingkup nasional, apalagi bila didasarkan di peraturan yang dengan cara hirarki lebih rendah daripada UU.
Keringanan perpajakan untuk Freeport juga melanggar UU No. 4/2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Tapi begitulah Sri, Seandainya untuk menyenangkan asing, seolah apa aja Bisa dilakukan, termasuk melanggar konsititusi dan UU. Bukan main!
Bandingkan dengan yang dilakukan Sri terhadap rakyatnya sendiri. Masih ingat, bagaimana dia melahirkan sejumlah kebijakan untuk menggenjot penerimaan pajak? Seandainya kepada rakyatnya sendiri, Sri begitu galak memalak berbagai pajak.
Sebut aja rencana pengenaan PPN untuk gula tebu rakyat. Dia juga Sempat bermaksud menurunkan pendapatan tak terkena pajak (PTKP) dari Rp4 juta Jadi sesuai upah minimum provinsi (UMP). Menteri yang sangat neolib itu juga Sempat berencana menggandeng polisi untuk mendatangi rumah-rumah penduduk yang pajak kendaraannya belum dibayar. Yang terbilang paling anyar, dia mewajibkan semua mahasiswa mempunyai nomor inti wajib pajak (NPWP).
di soal pajak, Sri memang dikenal hobi mengurusi hal-hal serba printal-printil alias yang remeh-temeh. Dia sibuk menelisik apa aja dan apa lagi yang Bisa dipalak dari rakyat kecil. Dia nyaris tak Sempat menyentuh para wajib pajak kakap. Kita tak mendengar, misalnya, apa yang dilakukannya terhadap sejumlah taipan yang terbukti tak punya NPWP.
Begitulah watak menteri neolib. Kepada rakyatnya sendiri bersikap galak bukan alang kepalang. Tapi di berhadapan dengan kepentingan para raksasa atau majikan asingnya, dia tunduk lunglai. Bukan cuma itu, si menteri justru dengan semangat dan ikhlas membuat celah peraturan yang memungkinkan si bos menikmati berbagai fasilitas. Contohnya, ya keringanan pajak untuk Freeport itu.
So, apa yang di ini tengah Sri lakukan untuk Freeport sekali lagi menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Untuk kesekian kalinya, wajar bila publik bertanya, sebenarnya kita bekerja untuk siapa, Sri? *Direktur Program Centre for Economic in addition to also Democracy
Oleh:Edy Mulyadi* [beritaislam24h.info / vic]

Loading...

Soal Freeport, kita Kerja untuk Siapa, Sri?

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply