Home Berita Islam Terbaru Pengamat Kepolisian: Tak Ada Dasar Hukumnya, Kasus Ahok tak Bisa Ditangguhkan

Pengamat Kepolisian: Tak Ada Dasar Hukumnya, Kasus Ahok tak Bisa Ditangguhkan

18
0
Pengamat Kepolisian: Tak Ada Dasar Hukumnya, Kasus Ahok tak Bisa Ditangguhkan
Berita Islam 24H – Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mempertanyakan kebijakan Polri apabila kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok ditangguhkan hingga selesai Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurutnya, tak ada dasar hukum bila kasus Itu ditangguhkan.
“Dasar hukumnya apa? Misalnya KUHAP/KUHP, UU Pemilu, ada dasarnya. Seandainya dasar hukumnya atas dasar perseorangan meskipun pejabat enggak boleh,” ujar Bambang di dihubungi Republika.co.id, Jumat (21/10).
Bagaikan negara hukum, Perkataan Bambang, semua wajib tunduk kepada hukum. Kapolri ataupun Presiden wajib menjunjung tinggi hukum. di UUD 1945, semua warga negara Serupa dihadapan hukum.
Belum lagi di Pasal 28 UU No 2 Tahun 2002 mengenai kepolisian mengenai pejabat kepolisian tak boleh Empati campur di politik praktis. Bambang meniliai, upaya penangguhan proses hukum Ahok merupakan gejala politisasi terhadap Polri.
“bila benar, ini wajib dicegah, bagus oleh Presiden ataupun Polri sendiri,” Perkataan Bambang.
selain itu, adanya Pasal 28 UU No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian termasuk konsekuensi dari implementasi dari negara hukum. di karenakan itu, semua pihak termasuk yang membuat kebijakan wajib tunduk kepada UUD 1945 yang menyebutkan semua orang tunduk kepada hukum.
Proses hukum dugaan penistaan agama oleh Ahok ada kemungkinan ditangguhkan oleh Polri hingga Pilkada serentak 2017 selesai. Hal Itu juga Sempat dilakukan di Pilkada serentak 2015 sebelumnya di masa Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Namun, penangguhan Itu diambil di rapat terbatas. [ceramahterbaru.net / rci]
Loading...

Pengamat Kepolisian: Tak Ada Dasar Hukumnya, Kasus Ahok tak Bisa Ditangguhkan

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here