Home Berita Islam Terbaru Minoritas Jadi Presiden Yaitu Pengkhianatan Terhadap Pancasila

Minoritas Jadi Presiden Yaitu Pengkhianatan Terhadap Pancasila

201
0
Minoritas Jadi Presiden Yaitu Pengkhianatan Terhadap Pancasila
Berita Islam 24H – Negara manapun di Global ini pasti mempunyai determinasi kehidupan sosial, cultural, politik ataupun ekonomi. Determinasi Itu di atas suka atau tak suka telah Jadi Fenomena pragmatis di setiap Negara, bahwa Fenomena pragmatis ini telah melahirkan fenomenology baru berupa masyarakat mayoritas ataupun minoritas di varian sosial, cultural, politik, agama, ekonomi dan semua negara dituangkan serta tertulis di konstitusi Negara Bagaikan suatu Idiologi politik. Demikian juga bangsa Indonesia. dengan cara empiris bangsa Indonesia Sempat merasakan Hegemony Ras penjajah selama 350 Tahun yang di ahirnya mentriger kesadaran masyarakat Pribumi untuk melepaskan diri dari hegemony minoritas Itu.
Pancasila Telah Mengatur Kehidupan Bangsa dan Bernegara
Pancasila Bagaikan ideologi bangsa dan negara Indonesia, Yaitu memuat pengalaman kolektif bagsa Indonesia di amanat penderitaan rakyat. Dari setiap sila Pancasila dengan cara filosofis Yaitu mencerminkan perjalanan kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia, bagus di ini ataupun di menghadapi gejolak global serta menghadapi gejolak evolusi pradaban bangsa bangsa Global.
Pancasila di lahirkan bukan untuk Jadi suatu menara gading, akan akan tetapi Pancasila di lahirkan Bagaikan postulat idiologi untuk mengikat semua warga negara Indonesia, sehingga Jadi batasan-batasan mengelola negara bagus dengan cara politik ataupun dengan cara demokrasi. Sila pertama Pancasila Yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, ini menunjukan bahwa Negara dan bangsa Indonesia menolak Atheis, komunisme ataupun sekularisme, atau paham paham lain termasuk warga negara yang mempunyai agenda ingin memisahkan kehidupan bangsa Indonesia dari paham Agama, apalagi Agama Islam. Sudah semestinya penista Alquran wajib di adili dan di hukum.
Sila Kedua Pancasila Yaitu Kemanusian yang adil dan beradab. Sila ini sangat jelas bahwa mendistorsi pribumi yang mayoritas muslim Yaitu pelanggaran Pancasila. Dominasi ekonomi oleh ras Eksklusif dan apalagi minoritas Yaitu tak Bisa di benarkan bagus dari Hepotenusa kemanusian ataupun di Hepotenusa keadilan, apalagi terhadap orang orang yang ingin memaksakan diri Jadi Gubernur di wilayah dimana penduduknya mayoritas muslim. Juga termasuk orang orang muslim yang mau Jadi Gubernur di wilayah dimana masyarakatnya non muslim jelas ini tak berprikemanusian, tak berprikeadilan dan tak beradab.
Demikian juga Seandainya ada orang-orang minoritas ingin Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI dimana masyarakatnya 86 persen muslim, Yaitu tak berprikemanusian, tak berprikeadilan dan tak beradab. Dan ini bukan masalah SARA, intoleran dan rasis. Tapi ini Pancasila Bagaikan ideologi bangsa berfilosofi seperti ini. Jadi Seandainya ada orang Menyebut Pancasila belum mempunyai atap Seandainya minoritas belum Jadi Presiden Yaitu suatu pernyataan tak beradab dan penghianat Pancasila.
Demikian juga sila ke tiga Pancasila Yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini sangat jelas bahwa untuk menjaga persatuan maka dibutuhkan kesadaran seluruh bangsa Indonesia untuk saling menghormati di tataran sosial, Agama, suku dan Budaya tentu di bingkai Pancasila. Aksi 411 dan 212 merupakan wujud persatuan bangsa Indonesia. Sebab, aksi 411 dan 212 Yaitu merupakan real persatuan Bagsa Indonesia di karenakan telah mencerminkan keinginan penduduk mayoritas Indonesia yang bersatu di tujuan yang Serupa Yaitu tahan si penista Agama. Aksi 212 ini di coba di tandingi dengan aksi 412 dengan slogan Parade Kita Indonesia justru mamperlihatkan ketidaksesuaian dengan sila ke tiga Pancasila. Justru malah merusak persatuan dan rakyat yang datang justru dibayar, disamping itu melanggar Anggaran CFD. Sangat jelas bahwa aksi 411 dan 212 Yaitu wujud kecintaan umat Islam di Pancasila, dan kelihatan siapa sebenarnya Pancasilais sejati dan siapa Pancasilais palsu.
Sekarang mari kita lihat Sila ke empat Pancasila Yaitu Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan di Permusyawaratan dan Perwakilan. Sila ini Yaitu mengatur sistem dan metodelogi politik Negara, serta tata tutorial membentuk kekuasaan. Keyakinan para pendiri bangsa bahwa untuk mewujudkan welfare state di mencerdaskan dan mewujudkan kesejahteraan Generik bangsa Indonesia, jelas wajib melalui sistem politik Sila ke Empat Pancasila ini. Sistem politik berdasarkan Sila ke Empat Pancasila ini wajib Jadi dasar untuk mempertahankan Kedaulatan Rakyat. Wujud Kedaulatan Rakyat yang dilakukan melalui MPR Yaitu murni Aplikasi Sila Ke empat Pancasila Yaitu Musyawarah Mufakat di sistem Perwakilan.
Makna filosofis Sila ke empat Pancasila ini Yaitu bahwa musyawarah mufakat di sistem perwakilan itu ada di Forum tertinggi MPR. MPR Bagaikan Forum tertinggi telah mencerminkan stake holder kebangsaan, termasuk untuk mewujudkan welfare state.
Musyawarah mufakat yang di lakukan di koalisi partai politik untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden Yaitu menghianati Pancasila dan Kedaultan Rakyat itu sendiri. Mengubah UUD 45 Jadi UUD 2002 serta menghapuskan Aplikasi Sila ke 4 Pancasila diganti dengan sistem liberal, sekuler, sosialisme serta tirani Yaitu nyata-nyata telah menghianati Pancasila, serta telah menghianati Kedaulatan Rakyat.
Bukan kah TNI menjaga Kedaulatan Negara dan Pancasila? Sekarang apa tindakan TNI dengan pelanggaran Itu di atas?
Para pendiri negara ini mekonstruksi sistem dan metodelogi untuk mewujudkan Kekuasaan politik sesuai dengan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan di susunan mayoritas penduduk pribumi Indonesia Yaitu Islam, sehingga selama Indonesia konsisten melaksanakan Sila ke empat Pancasila maka Presiden dan Wakil Presiden pasti Muslim tak mungkin non muslim apalagi minoritas. Sesungguhnya ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi di semua Negara di belahan Bumi ini.
Amandemen UUD 45 Jadi UUD 2002 telah merusak postur Sila ke empat Pancasila dan otomatis mengubah semua sistem politik Indonesia. Jelas dan tentu aja perubahan ini sangat mengancam persatuan bangsa dan Negara Indonesia. Sifat ancamannya sangat sistimatis, terstruktur dan terukur. Ini Bisa kita lihat bahwal Forum politik seperti DPR, bukan lagi representatif rakyat di sistim perwakilan MPR Bagaikan pelaksana kedaulatan Rakyat. Tapi DPR sekarang ini sudah Jadi representatif Partai politik dalan sistem kekuasaan partai politik sesuai dengan UUD 2002 hasil amandemen UUD 45. Negara tak lagi terbentuk di suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Tapi Negara di ini di susun atas kepentingan partai politik dan kedaulatan partai politik serta kapitalisme. Semestinya Bangsa Indonesia wajib berterimakasih di tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh Nasional ataupun purnawirawan TNI yang berjuang siang dan malam untuk tujuan yang Serupa Yaitu mengembalikan UUD 45 ASLI Bagaikan Konstitusi Negara, serta Mengembalikan Aplikasi Kedaulatan Rakyat. [ceramahterbaru.net / tsc]
Loading...

Minoritas Jadi Presiden Yaitu Pengkhianatan Terhadap Pancasila

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here