Memenjarakan Ahok, Menyelamatkan Negeri!

Memenjarakan Ahok, Menyelamatkan Negeri!
Berita Islam 24H – saat didapuk Jadi Presiden periode 2014-2019, Joko Widodo mengantongi modal suara pemilih sebanyak 53,15%. Angka ini selisih tipis dibandingkan lawannya, Yaitu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang sukses mendulang suara 46,85%.
Proses naiknya Jokowi memang tak mulus benar. Paling tak, di 22 Juli 2014, di Komisi Pemilihan Generik (KPU) mengumumkan dengan cara resmi, Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan Generik. Dia Menyebut, rakyat Indonesia telah ‘Dehidrasi Copyright-Copyright demokrasinya’, di karenakan telah terjadi kecurangan massif dan sistematis. Itulah sebabnya dia menyatakan menolak Aplikasi Pilpres 2014 yang cacat hukum.
Terlepas silang pendapat ada tidaknya kecurangan di Pilpres, sepanjang tahun pertama pemerintahannya, Jokowi memang belum mampu merealisasikan janji-janji kampanyenya. Yang langsung terbukti meleset Yaitu, kabinet ramping dan Agunan tak akan ada untuk-untuk kursi. Faktanya, jumlah menterinya Serupa tambunnya dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang Jadi pendahulunya. Publik juga langsung mengendus aroma untuk-untuk kekuasaan kepada Parpol pendukung yang amat kental.
Jokowi juga menjanjikan perbaikan ekonomi. Apalagi waktu itu rakyat dan para elit Sempat dininabobokan dengan fenomena Jokowi Effect, Yaitu bakal terjadi sejumlah lompatan ekonomi Seandainya Jokowi terpilih Jadi Presiden. Tapi kemajuan kongkret tak terjadi. Ekonomi Indonesia makin payah, hanya tumbuh 4,7%. Jauh di bawah prestasi SBY yang Sempat mendongkrak hingga 6%
Kinerja di bawah banderol itu antara lain dikarenakan kualitas orang-orang yang direkrut duduk di kabinetnya juga pas-pasan. Beberapa di antaranya bahkan masuk kategori KW-2 bahkan KW-3. Istilah KW awalnya merujuk di kualitas lantai keramik yang bukan kualitas utama. Makin besar angka di belakang KW, makin jeblok pula mutunya.
Untungnya Jokowi mengambil langkah tepat. Agustus 2015 dia mereshuffle kabinetnya. Sejumlah tokoh yang dikenal mumpuni di bidangnya direkrut. Mereka antara lain Rizal Ramli yang didaulat Jadi Menko Maritim. Sejak itu, ekonomi perlahan menggeliat. Kepuasan publik terhadapnya Empati terdongkrak.
Sayangnya legitimasi politik dan ekonomi yang Berawal Dari membaik itu wajib berhenti di tengah jalan, saat Jokowi kembali mengocok ulang kabinetnya.
Beberapa tokoh yang kompeten justru terlempar keluar. Rizal Ramli, yang terbukti Bagaikan motor penggerak utama perbaikan ekonomi, justru terdepak.
Konon, dia wajib disingkirkan di karenakan berseteru dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama di kasus reklamasi pantai utara Jakarta.
Ya, tokoh yang dikenal gigih mengusung ekonomi konstitusi itu telah mengevaluasi rekmalasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta. Dia bahkan menyetop reklamasi Pulau G dengan cara permanen. Padahal, bukan rahasia lagi apabila para taipan pemilik proyek reklamasi Itu punya peran amat penting di balik sukses naik tahtanya Jokowi ke kursi Presiden.
Terus tergerus
tak Bisa dipungkiri, modal politik dan ekonomi Jokowi makin ke sini makin susut. Celakanya, modal yang sudah cekak Itu kian tergerus di karenakan kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki alias Ahok. Rakyat Indonesia, khususnya ummat Islam, menganggap Jokowi kelewat membela dan melindungi gubernur dari kalangan minoritas yang menindas mayoritas itu.
Guna menyelamatkan posisinya, Jokowi wajib memenjarakan Ahok. Ini bukan mengada-ada. Terlampau banyak yurisprudensi pelaku penistaan agama yang langsung ditangkap dan dipenjarakan. Peristiwa seperti ini bahkan sudah terjadi sejak Belanda masih berkuasa. Bagaikan penjajah, Belanda ternyata lebih arif di menyikapi kasus penistaan agama. Hal serupa juga diulang di masa Orde Baru. Paling tak, tercatat Arswendo Atmowiloto, Permadi, Lia Eden, Mosadek, dan lainnya. Semuanya langsung ditangkap dan dipenjara.
Makin lama Jokowi membela Ahok, ketidakpuasan (baca: kemarahan) rakyat Bisa makin menggembung. Pertanyaan sederhana yang mengemuka, kenapa semua pelaku penista agama dipenjara Padahal Ahok tetap aja bebas berkeliaran? Celakanya lagi, dia bukan cuma bebas, tapi mulut kotornya terus dan terus memproduksi masalah dan masalah.
Dengan serenceng fakta Itu, mau tak mau Jokowi wajib bertindak arif. Dia wajib menyelamatkan negeri ini dari keterpurukan (kembali). Membiarkan kasus Ahok berlarut-larut, Serupa aja memelihara masalah dengan eskalasi yang kian liar. Tiga kali massa di jumlah fantastis dan terus membengkak di 14 Oktober, 4 November, dan 2 Desember silam Yaitu Frekuwensi yang amat benderang, betapa kasus ini tak Bisa disikapi dengan sambil lalu.
Terlalu ngeri membayangkan yang bakal terjadi bila Presiden terus aja melindungi pria yang dikenal bermulut toilet di karenakan hobi mengumbar Perkataan-Perkataan kotor itu. Jangankan maju dan menang di Pilpres berikutnya, untuk sekadar bertahan hingga 2019 pun rasanya sulit. Bahkan taruhannya bukan cuma mengancam kursi Jokowi, tapi juga nasib bangsa ini dengan cara Keseluruh.
Presiden tak boleh terus melindungi gubernur yang hobi menggusur itu. bila pengadilan memutus Ahok bebas dari segala tuntutan, protes dan kemarahan ummat Islam nyaris Bisa dipastikan akan mencuat kembali. di babak ini, jangan lagi berharap mereka akan menggelar aksi damai dan superdamai seperti sebelumnya. Bukankah beberapa waktu lalu Sempat beredar tamsil, bahwa aksi bela Islam 411 Yaitu thawaf? Padahal aksi bela Islam 212 wukuf di Arafah.
Selanjutnya, yang keempat Yaitu lempar jumroh. Buat yang mafhum rukun haji, lempar jumroh Yaitu aktivitas melempar batu kerikil yang disimbolkan melempar setan. di konteks kasus Ahok, kalian tentu paham yang dimaksud dengan lempar jumroh, bukan?
Sekadar menyegarkan ingatan, aksi 411 diklaim diikuti sekitar 2,3 juta massa. Padahal di aksi 212, jumlahnya membengkak lebih dari 7 juta ummat.
kalian Bisa bayangkan, apa yang terjadi bila jutaan massa dengan cara berbarengan ‘melempar jumroh’? Dan, aksi lempar jumroh itu tak hanya terjadi di Jakarta, melainkan serentak di banyak kota di Indonesia. Bukan mustahil, maaf, Jokowi bakal benar-benar terjungkal.
Itu baru risiko politik. bila kerusuhan meluas di seantero negeri, dampak buruk lain yang tak kalah mengerikannya Yaitu terganggunya perekonomian nasional. Pertumbuhan pas-pasan 5% yang di ini dinikmati, bukan tak mungkin akan terjungkal Jadi minus 8-10%. Ini artinya, Indonesia akan terlempar mundur seperti 18 tahun silam, di menjelang reformasi terjadi.
Krisis 1998, mungkin tak ‘ada apa-apanya’ dibandingkan bila kita kembali menemui rusuh massal. Pasalnya, di krisis 1998 terjadi harga komoditas pertanian sedang bagus. Krisis yang dialami Jakarta khususnya dan Jawa umumnya, relatif tak dirasakan rakyat yang tinggal di Sulawesi, misalnya.
Itulah sebabnya, dengan cara ekonomi Indonesia tak benar-benar lumpuh total.
Bandingkan dengan di ini. Harga komdoitas masih terkulai. Sedikit kenaikan yang terjadi masih sangat tak sebanding dengan penurunan dahsyat sepanjang hampir lima tahun terakhir. Ditambah dengan kian beratnya himpitan ekonomi yang dialami mayoritas rakyat, kasus Ahok Yaitu kombinasi yang pas untuk lahirnya aksi-aksi yang berujung di revolusi. Artinya, terlalu mahal yang wajib dibayar negeri ini dari kasus penistaan yang dilakukan seorang Ahok.
Dengan menangkap dan memenjarakan Ahok, energi dan sumber daya seluruh bangsa tak terkuras hanya untuk membela dan melindungi seorang penista agama orang lain. Dengan menangkap dan memenjarakan Ahok, kita Bisa mencegah krisis ekonomi kembali terjadi. Dengan memenjarakan Ahok, kita Bisa menyelamatkan negeri.
Jakarta, 3 Januari 2016
Edward Marthens,
Pekerja sosial, tinggal di Jakarta [ceramahterbaru.net / akt]

Loading...

Memenjarakan Ahok, Menyelamatkan Negeri!

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply