Masa Jabatan Berakhir, Surya Paloh Digugat Ke Mahkamah Partai Nasdem


Berita Islam 24H – Kader Partai Nasdem, Kisman Latumakulita menggugat Surya Paloh Bagaikan Ketua Generik Partai Nasdem ke Mahkamah Partai Nasdem. Alasannya, masa jabatan Surya Paloh Bagaikan Ketua Generik Partai telah berakhir sejak tanggal 6 Maret 2018 lalu.
“Dengan demikian, semua keputusan partai yang ditandatangi Surya Paloh Bagaikan Ketua Generik Partai Nasdem Seusai tanggal 6 Meret 2018 Jadi tak Absah dengan cara hukum. Bahkan, Bisa dikategorikan ilegal di karenakan tak memliki dasar hukum,” ujar Rizal Fauzan Ritonga, Penasehat Hukum Kisman Latumakulita kepada wartawan di Jakarta Rabu (24/10).
Dikatakan Rizal, Surya Paloh dipilih Bagaikan Ketua Generik di Kongres Partai Nasdem 25 Februari 2013 di Jakarta. Selanjutnya melalui Surat DPP Partai Nasdem Nomor 046-SE/DPP-Nasdem/II/2013 Memohon kepada Menteri Hukum dan Copyright Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengesahkan Susunan Kepungurusan Tingkat Pusat serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem di tanggal 6 Maret 2013 Menteri Hukum dan Copyright Asasi Manusia saat itu Amir Syamsuddin mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2013 mengenai Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem.
Berdasar ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Partai Nasdem yang telah disahkan Menkumham menyatakan “Dewan Pertimbangan Partai, Mahkamah Partai dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Dipilih Untuk Jangka Waktu 5 (lima) Tahun”.
Atas dasar ketentusan Itu, maka Letak Surya Paloh Bagaikan Ketua Generik Partai Nasdem dengan sendirinya berakhir di tanggal 6 Maret 2018.
“hingga dengan gugatan klien kami diajukan ke Mahkamah Partai, dan diterima Sekretariat Mahkamah Partai Nasdem di hari Selasa 23 Oktober 2018, Partai Nasdem belum Sempat menjalankan kongres lagi untuk memilih ketua Generik yang baru. Dengan demikian semua keputusan partai yang ditandatangani Surya Paloh Bagaikan Ketua Generik Partai Nasdem Jadi ilegal dan berkekuatan hukum yang Absah,” ungkap Rizal.
Ditambahkan Rizal, untuk kepentingan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019, maka di tanggal 18 September 2017, DPP Partai Nasdem melalui Surat Nomor: 264-SE/DPP-Nasdem/IX/2017 mengajukan permohonan kepada Menkumham untuk dikeluarkan Surat Keputusan Menkumham yang baru berkaitan dengan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem.
Permohonan perubahan kepengurusan DPP Partai Nasdem ini berkaitan juga dengan kekosongan Letak Sekretaris Jendral Partai Nasdem yang semula dijabat oleh Patrice Rio Capell. di perjalanan, Letak Sekretaris Jendral dijabat sementara oleh Nining Indra Shaleh, sebelum akhirnya dijabat dengan cara definitif oleh Johnny Gerard Plate.
“di tanggal 29 September 2017 Menkumham mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2017 mengenai Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem yang ditandatangani oleh Yasonna H. Laoly,” Perkataan Fauzan.
Kisman sendiri di tempat terpisah Menyebut, keluarnya dua Surat Keputusan Menkumham, Yaitu Nomor : M.HH.03.AH.11.01 tertanggal 06 Maret 2013 dan Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tertanggal 29 September 2017 tak serta-merta dengan sendirinya memperpanjang masa jabatan Bang Surya Paloh Bagaikan Ketua Generik Partai Nasdem lebih dari 6 Maret 2018.
“Lamanya masa jabatan Bang Surya Paloh Bagaikan Ketua Generik Partai Nasdem itu dibatasi oleh diikat dengan pasal 21 Anggaran Dasar Partai Nasdem, Yaitu hanya lima tahun. Harusnya sebelum tanggal 06 Maret 2018 Partai Nasdem sudah menjalankan kongres untuk memilih kepengurusan DPP Partai yang baru. Dengan demikian, semua keputusan yang ditandatangani oleh Bang Surya Paloh Bisa Absah dengan cara hukum,” ujar Kisman.
Menurut Kisman, pilar dan pondasi utama dari partai politik Yaitu demokrasi.
“Bagaimana mungkin di era keterbukaan seperti sekarang ini ada partai yang lahir dari buah dan produk reformasi. Bahkan mengusung tema dan nama besar ‘restorasi’ yang artinya gerakan perubahan, tapi mengabaikan prinsip-prinsip paling Fundamental dari demokrasi,” tegas Kisman.
“Fenomena ini benar-benar musibah untuk kami. Saya berharap semoga aja kami selaku kader Nasdem sejak awal tak dianggap dan dicap publik dan rakyat Bagaikan partai yang mengusung restorasi bohong-bohongan. Sebab Anggaran oraganisasi berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Ketua Generik aja tak ditaati dan dilaksanakan. Bagaimana mungkin dengan peraturan yang dibuat dan ditandatangani oleh orang lain?” tanya Kisman. [b-islam24h.com / rmol]

Advertisement

Masa Jabatan Berakhir, Surya Paloh Digugat Ke Mahkamah Partai Nasdem

Facebook Comments

Leave a Reply