Home Berita Islam Terbaru Margarito: Pungli Disikat, Kontribusi Tambahan di Proyek Reklamasi Dibiarkan

Margarito: Pungli Disikat, Kontribusi Tambahan di Proyek Reklamasi Dibiarkan

18
0
Margarito: Pungli Disikat, Kontribusi Tambahan di Proyek Reklamasi Dibiarkan
Berita Islam 24H – Ahli hukum tata negara Margarito Kamis mengkritik upaya pemerintah di mereformasi sistem penegakan hukum di Tanah Air. Ia menilai, pemerintah masih tebang pilih di penegakan hukum.
Ia pun membandingkan ketegasan sikap pemerintah di memberantas praktik pungutan liar dengan kontribusi tambahan yang tengah diupayakan ditarik Pemprov DKI Jakarta kepada para pengembang yang menggarap proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
“Begitu hebatnya pemerintah mengganyang pungli,” Perkataan Margarito di diskusi bertajuk “Kerja-Citra-Drama” di Jakarta, Sabtu (22/10/2016).
Di di hukum, ia jelaskan, tak dibenarkan keberadaan praktik pungutan liar. Praktek itu tak mempunyai legalitas yang Jadi payung hukumnya. Demikian halnya dengan kontribusi tambahan.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, sebut Margarito, beberapa waktu lalu juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Pemerintah DKI di menarik kontribusi tambahan itu.
“Kontribusi tambahan tak ada dasar hukumnya. Tapi mungkin di karenakan itu disebut kontribusi maka bukan pungli. Padahal, pungli itu ada di karenakan ada pengenaan biaya yang tak ada dasar hukumnya,” ujarnya.
Margarito meragukan pemerintah akan bersikap tegas atas kasus proyek reklamasi Itu. Ia menduga, ketidaktegasan pemerintah dikarenakan di karenakan nilai kontribusi tambahan itu yang besar mencapai 15 persen, daripada pungli yang hanya recehan.
“Selain nilainya luar biasa besar, itu dasar hukumnya bukan pungli. Jadi Absah,” Perkataan dia.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya menegaskan bahwa dia memakai Copyright diskresinya di membagikan izin reklamasi kepada pengembang. Copyright diskresi Itu berupa perjanjian kerjasama yang menentukan kontribusi tambahan sebesar 15 persen dikali nilai jual objek dan Tanah yang dijual.
Copyright diskresi itu juga yang membuat Ahok Bisa membagikan izin meskipun perda mengenai reklamasi dibatalkan. Ahok Menyebut hal ini untuk melindungi Pemprov DKI Jakarta.
“Kami tak ingin membuat pulau tapi wajib membebani APBD DKI. Ngurus banjir di sini aja belum beres, butuh duit banyak juga untuk bangun LRT. Mau bikin pulau masa saya wajib ngeluarin duit?” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (19/5/2016).
Solusi paling bagus, menurut dia, Yaitu dengan memberi izin kepada pengembang untuk membuat pulau. Sehingga tak membebani APBD DKI. Namun, tetap wajib ada perjanjian-perjanjian yang mengatur keuntungan Pemprov DKI.
Ahok Menyebut ada kewajiban pengembang sebesar 5 persen ditambah kontribusi tambahan untuk membantu Pemprov DKI mengatasi banjir. Namun, tak disebut berapa besar kontribusi tambahan itu. [ceramahterbaru.net / kc]
Loading...

Margarito: Pungli Disikat, Kontribusi Tambahan di Proyek Reklamasi Dibiarkan

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here