Home Berita Islam Terbaru Kesekian Kali Teledor, Presiden Dimungkinkan Kembali Cari ‘Kambing Hitam’

Kesekian Kali Teledor, Presiden Dimungkinkan Kembali Cari ‘Kambing Hitam’

3
0
Kesekian Kali Teledor, Presiden Dimungkinkan Kembali Cari ‘Kambing Hitam’
Berita Islam 24H – Kenaikan biaya STNK dan BPKB telah menyebabkan polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, Presiden Joko Widodo selaku pihak yang menorehkan tandatangan di atas PP No 60 Tahun 2016 Bagaikan dasar hukum kenaikan biaya STNK dan BPKB, ternyata mempertanyakan besaran kenaikan Itu.
Sikap Presiden setelah itu diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan institusinya bukanlah pengusul kenaikan biaya STNK dan BPKB.
“Penyangkalan para pejabat Itu menyebabkan kebingungan di masyarakat mengenai siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas kebijakan Itu,” terang Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani, Sya’roni, di keterangannya kepada Aktual, Jumat (6/1).
Menurutnya, masyarakat merasa kenaikan tarif hingga 300 persen sangat memberatkan. akan tetapi apabila para pejabat seakan lempar tanggungjawab, lantas kepada siapa masyarakat menyampaikan penolakannya. Padahal, kebijakan Itu sudah diberlakukan sejak tanggal 6 Januari 2017.
“Kasus ini menggambarkan bahwa manajemen pemerintahan tak solid dan masih lemah koordinasinya. Tentu di akhirnya mau tak mau pihak yang paling disalahkan Yaitu Presiden Jokowi Bagaikan pucuk pimpinan pemerintahan,” ucap Sya’roni.
Ia mengingatkan, kasus ‘keteledoran’ Presiden sebenarnya Sempat terjadi saat pemerintah bermaksud menaikkan DP mobil pejabat. Meskipun Presiden telah menandatangani Perpres No 39 Tahun 2015, namun di karenakan kuatnya penolakan dari masyarakat akhirnya Presiden membatalkannya.
di kasus DP mobil pejabat, lanjutnya, ada pejabat yang berani bertanggungjawab, Yaitu Andi Widjajanto yang di itu menjabat Bagaikan Seskab. Andi mengakui Bagaikan garda terakhir sebelum Presiden tandatangan merasa tak cermat. Dan tak berapa lama setelah itu, Andi Widjajanto dicopot.
Sementara di kasus STNK dan BPKB hingga di ini belum ada satu pun pejabat yang berani bertanggungjawab. tak ada yang berani pasang badan untuk presiden sebagaimana yang Sempat dilakukan oleh Andi Widjajanto.
“Kasus ini Bisa mendegradasi kewibawaan Presiden apabila tak ada satu pun pejabat yang mau bertanggung jawab. Artinya, Presiden sendiri yang akhirnya dipaksa untuk bertanggung jawab Bagaikan pihak yang menandatangi PP,” urainya.
Syaroni mengutip pernyataan yang sering diucapkan oleh Presiden yakni apabila menjalankan kesalahan harap tahu diri. Tentunya Presiden menginginkan siapa pun yang berbuat kesalahan wajib berani bertanggung jawab.
“Untuk membuktikkan ucapannya, Bisa aja Presiden menyopot para pejabatnya. Namun, tak Bisa dipastikan pejabat mana yang akan dicopot, yang jelas Presiden akan Menelusuri ‘kambing hitam’ yang tepat. Dan apabila ini yang terjadi, maka reshuffle sudah di depan mata,” ucap Syaroni.
apabila dikaitkan dengan isu reshuffle belakangan juga terasa menemukan alurnya. Terlebih beberapa hari lalu bergulir pernyataan dari politisi PDIP akan adanya reshuffle. Berikut kabar Golkar yang ingin menambah kursi serta isu kesediaan Gerindra masuk kabinet.
“Bisa Jadi kegaduhan mengenai kenaikan biaya STNK dan BPKB akan dijadikan pintu masuk oleh Presiden untuk menjalankan reshuffle,” demikian Sya’roni. [ceramahterbaru.net / akt]
Loading...

Kesekian Kali Teledor, Presiden Dimungkinkan Kembali Cari ‘Kambing Hitam’

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here