Kemenkeu Ogah Talangi Defisit 9 Triliun BPJS Kesehatan

ceramahterbaru.net – Di depan Komisi IX DPR RI, BPKP mengungkapkan hasil audit terhadap BPJS Kesehatan. Disorientasi satu temuannya Yaitu BPJS Kesehatan menemui gagal bayar alias nunggak di 2018 sebesar Rp 9,1 triliun yang dikarenakan defisitnya keuangan Forum ini di karenakan kekurangan pemasukan dari iuran.

Komisi IX pun mempertanyakan bagaiman Kementerian Keuangan menyelesaikan masalah gagal bayar Itu. Kebetulan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga Empati di rapat Komisi IX yang membahas hasil audit BPKP Itu.

Menjawab pertanyaan itu, Sri Mulyani Menyebut bahwa Bendahara Negara berkenan untuk membantu gagal bayar BPJS Kesehatan. Tapi ada syaratnya, dia tak ingin Kemenkeu Jadi pihak pertama yang membayarnya.



Sri Mulyani mengaku keberatan bila dana gagal bayar Rp 9,1 triliun dibebankan ke Kemenkeu seluruhnya. “Kan sekarang paling mudah datang ke Kemenkeu, enggak dong. Bukan berarti kami tak addres. Kami keberatan Jadi pembayar pertama,” ujarnya di ruang rapat Komisi IX, DPR, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Loading...

Untuk mebayar Rp 9,1 triliun, Sri Mulyani meminta seluruh pemangku kepentingan terkait juga wajib Empati bertanggungjawab. Dia meminta pihak BPJS Kesehatan hingga Kementerian Kesehatan Empati berkontribusi di penyelesaian masalah Itu.

“Kami akan melihat dari rekomendasi BPKP kami minta BPJS Kesehatan action bagaimana mereka supaya Bisa kurangi Rp 9,1 triliun yang memang under control dari BPJS dan ada yang di bawah Kemenkes. Kita harap menkes Empati bantu. Mungkin juga bagaimana bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tututnya.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Kemenkeu Ogah Talangi Defisit 9 Triliun BPJS Kesehatan

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply