Keberpihakan Pemerintah Kepada Kaum Difable Cuma Pepesan Kosong

ceramahterbaru.net – Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Menyebut keberpihakan pemerintah terhadap kaum difabel hanya pepesan kosong. Sebab, hingga di ini pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Bagaikan peraturan pelaksana terhadap UU Penyandang Disabilitas Nomor 8 tahun 2016.

“Pemerintah terkesan tak siap dan tak mempunyai kemauan politik yang kuat (political will) terhadap perlindungan dan pemenuhan Copyright-Copyright kaum difabel,” Perkataan Rahayu di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Ketua DPP Partai Gerindra ini jelaskan kebutuhan terhadap PP Yaitu untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

“PP juga Jadi Disorientasi satu acuan Pemda membuat Perda. PP ini juga dibutuhkan untuk Disorientasi satunya memaksimalkan alokasi kewajiban 2 persen pekerja disabilitas oleh pemerintah pusat ataupun daerah dan 1% oleh swasta,” jelasnya.

Rahayu Menyebut, lambatnya pemerintah mengeluarkan PP juga telah menciderai Copyright kaum difabel lainnya.

Ia menyebutkan sejumlah Copyright yang wajib dipenuhi negara seperti Copyright Hayati, bebas dari stigma, pekerjaan, pendidikan, politik, pelayanan publik, aksesibilitas, perlindungan hukum dan hal lainnya.

“Kaum difabel juga wajib mendapatkan akomodasi yang layak di proses peradilan dimana di UU itu nanti diatur dengan PP. Tapi PP nya belum ada, bagaimana Forum hukum Bisa menjalankan hal itu?” jelasnya.

Contoh lain pentingnya PP Yaitu pengaturan teknis sanksi seperti hukuman untuk penyelenggara pendidikan yang tak membagikan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.

“Masih banyak lagi kewajiban pemerintah pusat, daerah dan pihak lain yang wajib diatur dengan cara rinci mekanismenya. Jadi Seandainya PP tak keluar, apapun yang dilakukan pemerintah di mendukung difabel seperti Asian Paragames itu pencitraan dan lip service,” paparnya. (tsc)

Keberpihakan Pemerintah Kepada Kaum Difable Cuma Pepesan Kosong

Facebook Comments

Leave a Reply