Home Berita Islam Terbaru Jejak-Jejak Gurita Cina di Bumi Nusantara, Dulu dan Sekarang

Jejak-Jejak Gurita Cina di Bumi Nusantara, Dulu dan Sekarang

113
0
Jejak-Jejak Gurita Cina di Bumi Nusantara, Dulu dan Sekarang
Berita Islam 24H – Seandainya ada yang Menyebut bahwa para taipan merupakan unsur garis depan pemerintah Republik Rakyat Cina untuk menjajah negara-negara di kawasan Asia Pasifik, mungkin Bisa ditelisik ke beberapa negara yang diyakini merupakan benteng pertahanan sekaligus titik-start ekspansi ke beberapa negara sekitarnya di kawasan Asia.
Melalui penelisikan tim riset Aktual, terungkap ada beberapa negara yang Bisa kita katakana Bagaikan imperium Cina.
Imperium pertama, tentu aja RRC sebgai tanah air sekaligus tempat lahir para leluhur. Imperium kedua, Taiwan Bagaikan basis modal di bidang ekonomi. Imperium ketiga Yaitu Singapura Bagaikan basis atau pusat tempat mengkoordinasikan seluruh operasi perdagangan Cina di pelbagai kawasan Global. Imperium keempat Yaitu persaudaraan para taipan atau Overseas Chinese Bagaikan sarana untuk merajut dan menyatukan solidaritas para Cina rantau, khususnya yang berkiprah di bidang ekonomi dan perdagangan, untuk menguasai negara-negara di luar Cina. Dan kelima, membangun daerah-daerah kantong atau daerah-daerah basis di di negara-negara di tempat mana para Cina rantai Itu bermukim. Seperti China Town atau Pecinan
Apakah dengan berdirinya daerah-daerah kantong Cina di suatu negara tidka berbahaya dengan cara politik dan keamanan? Apa yang terjadi di 1740 mungkin Bisa Jadi semacam pelajaran sejarah yang maha penting. Kala itu di Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia di karenakan berada di kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, para buruh Produsen Gula yang berasal dari Cina, melancarkan pemberontakan terhadap Belanda dipimpin oleh Kapiten Ni Hoe Kon, dan membunuh 50 orang pasukan kumpeni Belanda. Akibatnya, atas Gubernur Jenderal Belanda Adrian Valckenier, pasukan Belanda kumpeni Belanda menumpas sekitar 10 ribu warga Cina yang setelah itu dikenal Bagaikan peristiwa Angke.
Masih di 1740 di Era Gold Rush, Kesultanan di Kalimantan Barat mendatangkan buruh Cina untuk menggarak tambang emas. saat imigran Cina semakin membesar dan Kesultanan semakin melemah, di 1777 Gabungan Kongsi Dagang membentuk pemerintahan sendiri dengan nama Repiublik Lan Fang. Dengan Lou Lan Fak Bagaikan Presiden Pertama. Namun setelah itu ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda di 1885. Seusai tertumpas, komunitas Cina yang tersisa melarikan diri ke Kepulauan Sumatra dan Semenanjung Malaysia.
Dari cerita sekilas Itu, terlepas yang Jadi sasaran pemberontakan Cina Yaitu pemerintah kolonial Belanda yang sedang menjajah bangsa Indonesia, namun fakta ini membuktikan betapa berbahayanya saat suatu negara membolehkan warga Cina membangun daerah-daerah kantong di negeri di mana para Cina rantau itu bermukim. di karenakan di perkembangannya terbukti Bisa menjelma Jadi kekuatan bersenjata, dan bahkan Jadi suatu kekuatan politik. Ironisnya, meskipun pemerintah kolonial Belanda sukses menumpas pemberontakan Cina bagus di Batavia ataupun Kalimatan Barat, namun Belanda malah dengan cara langsung atau tak langsung, malah membantu Cina semakin menancapkan kuku-kuku pengaruhnya di Indonesia.
di 1886 misalnya, Belanda menerbitkan apa yang disebut Wijkenstelsel yang dimuat di Staatsblad van Nederlandisch Indie No 57 mengenai Pemusatan Pemukiman orang Cina (Pecinan) dan Timur Asing seperti Kampung Arab. Cina semakin kuat pengaruhnya di Indonesia saat Belanda menerbitkan Indishe Staatsreregeling 163 tahun 1925 yang mana penduduk Hindia Belanda Dikotomi tiga Yaitu: Golongan Orang Eropa, Golongan Timur Asing(Arab, Cina, dan India), dan golongan bumiputera. Jadi orang Cina, Arab dan India diposisikan lebih tinggi daripada warga asli Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda.
Kondisi ini mendorong orang-orang Cina Bagaikan pedagang dan pegawai pemerintahan kolonial yang lebih memihak Belanda Bagaikan penjajah dibandingkan kepada warga pribumi Indonesia asli. Sehingga seluruh sektor perekonomian Indonesia dikuasai oleh orang-orang Cina. Bahkan tak sedikit orang Cina yang dijadikan mata-mata pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas para pejuang kemerdekaan Indonesia.
Begitu pula saat Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, Gubernur Jenderal van Mook dan Komandan KNIL Jeneral Spoor mengeluarkan perintah resmi pembentukan organisasi lascar rakyat Cina bernama Poa An Tui yang dipersenatai oleh Belanda, untuk membantu tentara NICA kembali menjajah Indonesia.
saat sudah sukses memaksa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, Presiden Sukarno Berawal Dari mengeluarkan kebijakan Ekuilibrium untuk memperkuat dan memajukan usaha kaum pribumi, terutama di era pemerintahan kabinet Muhammad Natsir antara 1950-1951. Seusai Javansche Bank dinasionalisasi Jadi Bank Indonesia yang berfungsi Jadi Bank Sentral dan Bank Sirkulasi, maka dimulailah langkah-langkah strategis melumpuhkan dominasi dan monopoli Cina di sektor perekonomian Indonesia.
Menteri Perdagangan yang kala itu dijabat Sumitro Joyohadikusmo yang setelah itu dikenal dengan Program Benteng, yang bertujuan melindungi dan memajukan pengusaha pribumi. Berkat program Benteng ini, ada Anemia lebih 700 pengusaha primbumi mendapat kredit usaha dari pemerintah.
Namun program ini Jadi malah rusak saat pemerintahan Ali Sastroamijoyo Memajukan konsepsi Sumitro ini Jadi sistem ekonomi Ali-Baba, Yaitu sistem kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi alias Cina yang bermain di belakang layer. Inilah benih-benih tumbuhnya sistem di mana pejabat mengatur pengusaha.
di prakteknya, para pengusaha Cina yang lebih sukses memperalat para pengusaha pribumi Bagaikan boneka, untuk mendapatkan kredit dan fasilitas dari pemerintah. Pihak Cina lah yang lebih memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari sistem Ali-Baba ini. Sementara pengusaha pribumi tak diberi kesempatan memasuki jaringan para pengusaha non pribumi. Akibatnya, para pengusaha pribumi hanya sekadar memainkan peran Bagaikan calo. Alhasil, di karenakan dianggap gagal, maka sistem Ali-Baba inipun dibubarkan di April 1957. Langkah yang jaiuh lebih progresif dilakukan oleh Presiden Sukarno sendiri keteika mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1959 , yang membatasi ruang gerak para pedagang Cina. Sayangnya, kebijakan yang bertumpu di PP No 10/1959 ini tak Sempat membawa dampak berarti, apalagi saat Bung Karno lengser dari kekuasaan sejak 1967. DI era Orde Baru pimpinan Suharto, dominasi Cina malah menguat lagi, di karenakan Cina menguasai perdagangan, maka seluruh sindikat perdagangan dikuasai etnis Cina. Sehingga pemerintahan Orde Baru Suharto terpaksa bekerjasama dengan Cina. Melalui Liem Soe Liong dan Sofyan Wanandi. Sedemikian rupa pengaruh sindikat Cina ini, bahkan Bisa mempengaruhi arah kebijakan perekonomian Indonesia. Apalagi saat Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, memprakarsai berdirinya Wolrd Overseas Chinese Conference di Singapura untuk mengumpulkan dan menggalang para pengusaha Cina perantauan sekitar 800 pengusaha besar Cina Perantauan dari 30 negara, termasuk Indonesia. setelah itu dilanjutkan dengan Konferensi di Hongkong di November 1993 yang dihadiri 1000 pengusaha besar Cina dari seluruh Global. Dari Indonesia sendiri, diwakili sekitar 40 konglomerat Cina.
Maka, sampailah di bagian paling krusial dari kisah ini. di 24 September 1996, Presiden Suharto di Tapos, Bogor, menyelenggarakan acara Musyawarah Nasional Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah. Hadir di acara itu sekitar 150 konglomerat Indonesia asal Cina. Presiden Suharto meminta mereka tanggungjawab sosial para taipan dengan tips membantu pengusaha kecil dan menengah demi untuk mengentaskan kemiskinan.
Permintaan dan deskan Suharto ditolak para taipan Itu. Liem Soe Liong Menyebut: “tak setuju membantu pengusaha kecil atas dasar belas kasihan. Haruis ada kalkulasi bisnisnya.” Maka sejak di itu, Interaksi Suharto dan para konglomerat Cina, termasuk Liem Soe Liong yang sejatinya dibesarkan Suhart, hubungannya semakin merenggang. Hal ini berlangsung terus dan mencapai puncaknya saat Suharto lengser dari kekuasaan di Mei 1998.
Rupanya, Liem Soe Liong yang setelah itu membentuk konglomerasi dengan berkedok di balik berdirinya Yayasan Prasetya Mulya, setelah itu semakin membesar, sehingga di perkembangannya tak sekadar Bagaikan komunitas bisnis dan ekonomi, melainkan telah menjelma Bagaikan entitas politik, dan punya pengaruh politik di sektor-sektor strategis kenegaraan bagus di eksekutif ataupun legislatif.
Disorientasi satu comtoh missal, saat beberapa konglomerat Cina sukses merampok uang dari kucuran dana BLBI (dukungan Likuiditas Bank Indonesia), yang mana mereka-mereka inilah yang memicu krisis moneter 1997-1998 sehingga perekonomian nasional Indonesia yang sejatinya fondasi ekonominya sedang rapuh, langsung terterpa hempasan krisis monenter.
Di era reformasi, pengaruh dan dominasi para pengusaha Cina rantau di Indonesia semakin menguat, bahkan di kawasan Asia Tenggara. saat UUD 1945 dirubah Jadi UUD 2002 atas prakarsa dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, tapi ironisnya yang menangguk untung Yaitu Cina.
Rupanya sejak dini pemerintah RRC sudah mengantisipasi hal ini dengan membentuk Overseas Chinese Affairs Office (OCAO) dan Chinese Overseas Exchange Association. Kedua organ ini merupakan organisasi yang dibentuk pemerintah Cina untuk menggalang para taipan Cina rantau di pelbagai kawasan Global.
Melalui prakarsa dari dua organ inilah, setelah itu di 2007 menyelenggarakan konferensi pertama, World Federation of Huaqiau Huaren Association. di forum Chinese Entrepreneurs Gatherings, Presiden Cina Hu Jintao Menyebut bahwa kepada para Cina rantau di seluruh Global: bahwa hatinya masih berada di tanah leluhur.
di April 2012, Direktur OCAO yang berbasis di Beijing, Li Yinze, Menyebut di forum Chinese Chamber of Commeerce di Jakarta:”supaya para pemuda Cina di Indonesia mempelajari bahasa Han (Hanyu), dengan tujuan supaya Bisa memperkuat identitas mereka dengan bangsa Cina di tanah leluhur.
Gerakan para taipan ini semakin sistematis dan terstruktur saat di September 2014 Kementerian Luar Negeri Cina meresmikan Global Emergency Call Center untuk melundungi dan melayani warga Cina rantau Bahkan lebih nyata lagi saat di September 2015 Presiden OCAO Qiu Yuanping dihadapan perhimpunan Indonesia-Tionghoa Menyebut “The Ancestral land (of the Chinese) will never forget the major contribution of the Huaqiao Huaren Overseas. China will always be the strong backer of the people of Chinese descent overseas.”
Inilah Hepotenusa krusial dari sistem politik Indonesia menyusul lengsernya Presiden Suharto, dan dimulainya era reformasi sejak pemilu 1999. Seandainya Dulu pejabat mengatur pengusaha, sekarang pengusaha mengendalikan pejabat. [beritaislam24h.info / akt]
Loading...

Jejak-Jejak Gurita Cina di Bumi Nusantara, Dulu dan Sekarang

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here