Heroik! Aksi Sumarsono ‘Singkirkan’ Anak Buah Ahok,

Heroik! Aksi Sumarsono ‘Singkirkan’ Anak Buah Ahok
Berita Islam 24H – Tak ada yang mengira, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang biasa dipanggil Soni, Bisa tegas seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Langkah tegas itu terbukti Selasa, 3 Januari 2017. Soni melantik enam pejabat baru dan menurunkan jabatan dua pejabat utama serta menghapus satu jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia melanjutkan kebiasaan Ahok yang hobi mencopot anak buahnya.
Sumarsono diketahui menggantikan Ahok selama 3,5 bulan sejak akhir November 2016 hingga pertengahan Februari 2017. Ahok mengajukan cuti selama itu di rangka menjalankan kampanye Pilkada DKI. Ahok Jadi Disorientasi satu kandidat Gubernur DKI Jakarta untuk merebut kembali jabatan yang diembannya selama ini.
Sumarsono berharap pergantian pejabat ini Bisa menciptakan pemerintahan yang lebih bagus. “Dengan struktur organisasi dan perangkat daerah yang lebih ramping, kita harapkan kinerja pemerintah lebih gesit,” ujar Sumarsono di pelantikan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.
Keenam PNS yang dilantik di antaranya Edi Sumantri, Ratiyono, Darwis Muhammad Aji, Isnawa Adji, Husein Murad, dan M. Anwar. Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI menyebutkan, Edi yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI dilantik Jadi Kepala DPP DKI. Ratiyono yang sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI dilantik Jadi Kepala Dinas Olahraga dan Kepemudaan (Disorda) DKI.
Darwis yang sebelumnya Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Kebangsaan Badan Kesbangpol DKI dilantik Jadi Kepala Badan Kesbangpol DKI. Isnawa yang sebelumnya Kepala Dinas Kebersihan DKI dilantik Jadi Kepala Dinas Lingkungan Hayati dan Kebersihan (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD gabungan Dinas Kebersihan DKI dan Badan Pengelola Lingkungan Hayati Daerah/BPLHD DKI).
Husein yang sebelumnya Wakil Wali Kota Jakarta Timur dilantik Jadi Kepala Badan Penanggulangan Bala Daerah (BPBD) DKI. Anwar yang sebelumnya Wakil Bupati Kepulauan Seribu dilantik Jadi Wakil Wali Kota Jakarta Timur.
Selain itu, pengganti sementara Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama itu juga menurunkan jabatan dua pejabat strategis. Agus Bambang yang sebelumnya merupakan Kepala DPP DKI Jadi anggota Tim Gubernur Untuk Akselerasi Pembangunan (TGUPP). setelah itu, Firmansyah yang sebelumnya Kepala Disorda DKI juga Jadi anggota TGUPP.
Sementara, Mara Oloan Siregar yang sebelumnya Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI dicopot dari jabatannya. Selain di karenakan pensiun, jabatan yang sebelumnya diduduki Oloan juga dihapus. Penghapusan terkait kebijakan efisiensi atau perampingan birokrasi yang dijalankan Soni, sesuai Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 5 Tahun 2016.
Selain sembilan pejabat di atas, ada 5.029 PNS lain yang turut di pelantikan. Mereka terdiri dari eselon II, III, dan IV. Pelantikan dilakukan di rangka promosi, mutasi, rotasi, pengukuhan dan penurunan.
Disetujui DPRD
Sebelum merombak susunan pejabat, Sumarsono telah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Hasilnya mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah. Perda Itu, memotong sebanyak 1.060 jabatan dari yang sebelumnya 5.998. di ini tinggal 4.938 jabatan yang akan diisi 5.029 PNS yang dilantik hari ini.
Sumarsono menuturkan, terkait perombakan ini sudah berkonsultasi kepada sejumlah pihak terlebih Gubernur dan Wakil Gubernur nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Bahkan Sumarsono Menyebut, konsultasi terkait perombakan ini juga dilakukan ke sejumlah unsur bagus itu DPRD dan sejumlah elemen masyarakat dari berbagai kalangan.
di rapat paripurna pengesahan Peraturan Daerah (Perda) pembentukan dan susunan perangkat daerah di Gedung DPRD DKI Jakarta, perampingan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai efisiensi dan efektivitas perangkat daerah yang diimplementasikan di bentuk peraturan daerah.
tak hanya jabatan, perampingan ini juga dilakukan terhadap sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI Jakarta. Dari yang sebelumnya berjumlah 53 Jadi 42 SKPD.
Menurut Sumarsono, perombakan jabatan ini sudah sesuai dengan sistem Evaluasi jenjang karier melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sumarsono Menyebut, kepada pihak luar supaya tak wajib khawatir lantaran perombakan sudah melalui mekanisme yang berlaku di struktur pemerintahan daerah.
“Mengusahakan pergeseran tak banyak merugikan, terutama aparatur sipil negara. Biarlah Seandainya mengubah siapa pun juga, nanti usai saya meninggalkan Jakarta lebih luwes menyesuaikan,” Perkataan Sumarsono akhir Desember 2016 lalu.
Sumarsono ‘leluasa’
Perombakan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur ini baru pertama kali dilakukan sepanjang sejarah. Sumarsono Bisa leluasa memecat anak buah Ahok bukan tanpa sebab. Dia Bisa bebas menjalankan itu layaknya Gubernur DKI di karenakan didadarkan oleh Peraturan Menteri di Negeri (Permendagri) Nomor: 74 Tahun 2016 mengenai Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota yang ditandatangi Menteri di Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di 22 September 2016.
Menurut Permendagri itu, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota, yang mencalonkan kembali di daerah yang Serupa, selama masa kampanye wajib memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang memakai fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
“Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud, untuk Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri atas nama Presiden, dan untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri,” bunyi Pasal 3 ayat (1) Permendagri itu.
Selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota menjalani cuti di luar tanggungan negara, menurut Permendagri ini, ditunjuk Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota hingga selesainya masa kampanye.
“Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian di Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi.
Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian di Negeri,” bunyi Pasal 4 ayat (2,3) Permendagri itu.
Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud, menurut Permendagri ini, ditunjuk oleh Menteri. Padahal. Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur.
Permendagri ini menegaskan, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang:
1. Memimpin Aplikasi Urusan Pemerintahan yang Jadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;
4. Menandatangani Perda mengenai APBD dan Perda mengenai Organisasi Perangkat Daerah Seusai mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; dan
5. menjalankan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah Seusai mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
“di melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota bertanggung jawab kepada Menteri,” bunyi Pasal 9 ayat (1) Permendagri ini.
Permendagri ini juga menyebutkan, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Wali kota memperoleh fasilitas dan Copyright keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Peraturan Menteri ini Berawal Dari berlaku di tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Permendagri Nomor: 74 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana di 27 September 2016 itu. [ceramahterbaru.net / nvc]

Loading...

Heroik! Aksi Sumarsono ‘Singkirkan’ Anak Buah Ahok,

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply