DPR: Rapid Test Harusnya Gratis, Kok Rakyat Disuruh Bayar?

Eramulsim.com -Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengomentari, kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal penetapan harga tertinggi tes Genjah atau rapid test. Dia Menyebut, rapid test mestinya disediakan pemerintah.

“Rapid test itu difasilitasi negara bukan untuk memberatkan masyarakat. di karenakan, keperluan untuk itu, di hakekatnya bukan untuk masyarakat aja, akan tetapi juga untuk pemerintah,” Perkataan Saleh di dihubungi Republika, Rabu (8/7).

Harga maksimal Rp 150 ribu yang ditetapkan pemerintah, dinilai Saleh, tetap mahal untuk sebagian kalangan masyarakat. Padahal, kebutuhan masyarakat akan Rapid Test kian meningkat dengan adanya regulasi pemerintah yang mensyaratkan tapi test untuk beraktivitas, seperti memakai kendaraan Generik.

“Harganya tetap mahal, alangkah indahnya harusnya tetap difasilitasi oleh negara. Katanya kan alokasi Rp 75 triliun untuk penanggulangan Covid-19. Nah kan itu belum dipakai seluruhnya masih sekitar–yang kami baca–baru beberapa triliun artinya masih banyak,” Perkataan Saleh.

Loading...

Politikus PAN itu menekankan, Aplikasi rapid test mestinya dilakukan semakin masif dan luas. Semakin banyak rapid test, maka semakin banyak pula data untuk melacak deteksi awal penyebaran Covid-19.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

DPR: Rapid Test Harusnya Gratis, Kok Rakyat Disuruh Bayar?

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply