Dituduh Minta Uang Rp40 M, Prabowo Bisa Polisikan La Nyalla

Dituduh Minta Uang Rp40 M, Prabowo Bisa Polisikan La Nyalla

Berita Islam 24H – Indonesia Police Watch atau IPW, menilai pengakuan mantan Ketua Generik PSSI, La Nyalla Matalitti, mengenai permintaan uang senilai Rp40 miliar untuk saksi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur, yang dilakukan Ketua Generik Partai Gerindra, Bisa Jadi pintu masuk untuk mengusut adanya politik uang.
“Kasus La Nyalla wajib Jadi pintu masuk untuk Satgas Anti Politik Uang Polri untuk menciptakan Pilkada yang Higienis dan berkualitas,” Perkataan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Jumat, 12 Januari 2018.
Menurut Neta, sebenarnya tak hanya La Nyalla, yang mendapatkan hal ini. Neta Menyebut, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi juga Sempat mengaku dimintai uang Rp10 miliar oleh seorang oknum Golkar. Uang itu disebut untuk modal mendapatkan rekomendasi untuk maju ke Pilkada Jabar.
Menurutnya, apa yang dikatakan La Nyalla ataupun Dedi sebenarnya bukanlah hal baru. Isu uang mahar sudah Jadi rahasia Generik di balik pencalonan kepala daerah.
“Belenggu uang mahar ini sulit untuk dibuktikan. Padahal ia Jadi Disorientasi satu penyebab berkembangnya politik biaya tinggi dan maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah,” katanya.
Neta meminta, dengan terbentuknya Satgas Antipolitik Uang, isu uang mahar ini wajib diusut dan disapu Higienis. Dengan adanya pengakuan La Nyalla hal ini Bisa Jadi momentum untuk Satgas Anti Politik Uang Polri untuk membongkar sinyalemen selama ini mengenai uang mahar di balik pilkada.
“Bagaimana pun kasus uang mahar ini merupakan bagian dari politik uang di balik pilkada. Kasus uang mahar inilah yang membuat pilkada Jadi tak berkualitas,” ucapnya.
Memang untuk sementara ini, di kasus La Nyalla ataupun kasus Dedi belum ada unsur pidananya, sehingga sulit untuk satgas untuk memprosesnya dengan cara hukum. Kasus ini sarat dengan urusan etika dan moralitas politik supaya ke depan perkara uang mahar dan politik uang Bisa diminimalisir.
“Satgas Bisa memakai UU Pemilu, KUHP dan ketentuan lain untuk menelusurinya supaya kasusnya Bisa terkuak,” katanya.
Untuk itu, katanya, Satgas wajib mendatangi La Nyalla ataupun Dedi untuk menggali kebenaran pengakuan mereka dan Menelusuri tahu siapa aja saksinya serta Menelusuri peluang untuk membongkar kasusnya ke jalur hukum.
Meski tak Bisa diproses dengan cara hukum, tapi dari Elaborasi La Nyalla, Dedi, dan saksi saksi lain, Satgas Bisa menjalankan antisipasi atau bahkan mungkin Bisa menjalankan OTT di setelah itu hari. Pengakuan La Nyalla, meski tak Bisa diproses dengan cara hukum tapi telah Jadi pukulan telak untuk Prabowo dan Gerindra.
“bila pengakuan La Nyalla Itu tak benar tentunya Prabowo Bisa melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama bagus. supaya semuanya transparan Prabowo wajib juga mengklarifikasi pengakuan La Nyalla Itu,” ujarnya.
Terlepas dari hal itu, IPW memberi apresiasi di La Nyalla yg telah Mengakses kasus ini ke publik. Sehingga sinyalemen uang mahar di balik Pilkada 2018 semakin nyata. Tinggal bagaimana Satgas membuat strategi supaya kasus ini Bisa diusut.
IPW berharap Satgas Anti Politik Uang Polri wajib menjadikan kasus La Nyalla ini Bagaikan momentum untuk memantau, memburu, dan menciduk para pelaku politik uang di balik Pilkada 2018. Sehingga keberadaan Satgas Anti Politik Uang Polri benar benar nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. [b-islam24h.com / viva]

Loading...

Dituduh Minta Uang Rp40 M, Prabowo Bisa Polisikan La Nyalla

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply