Catatan Akhir Tahun Fadli Zon: Memundurkan Demokrasi, Pemerintah Jangan Mata-matai Rakyatnya

Catatan Akhir Tahun Fadli Zon: Memundurkan Demokrasi, Pemerintah Jangan Mata-matai Rakyatnya
Berita Islam 24H – Isu maraknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Cina (RRC) di Indonesia Jadi Disorientasi satu yang disorot Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Isu Itu Jadi catatan Fadli di refleksi akhir tahun 2016 di bidang politik dan keamanan.
“Isu soal buruh asing ilegal asal Cina wajib mendapat perhatian Eksklusif di karenakan isu itu terkait dengan tiga soal sekaligus, Yaitu soal ekonomi, politik dan keamanan,” Perkataan Fadli di siaran pers yang diterima SINDOnews, Sabtu (31/12/2016).
Dia mengungkapkan, dari Hepotenusa ekonomi dan Bagaikan investor, China sebenarnya hanya menempati urutan kesembilan negara dengan investasi Paling Besar di Indonesia.
Begitu juga Bagaikan kreditor, Perkataan dia, Cina hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda. Ironisnya, Perkataan Fadli, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja asal Cina hingga 23%.
Dia menilai dari Hepotenusa politik ekonomi agak bermasalah.“Kedua, dari Hepotenusa politik, kita Sempat punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis Cina, bagus di masa kolonial ataupun sesudah kemerdekaan. Itu sebabnya isu mengenai buruh asing ilegal asal Cina gampang Jadi isu sensitif,” tuturnya.
Wakil Ketua Generik Partai Gerindra itu mengingatkan pemerintah tak boleh menggampangkan isu ini Jadi semata-mata soal angka atau ekonomi.
Ketiga, lanjut dia, soal keamanan. Fadli juga mengingatkan mengenai kasus penerobosan area militer Halim Perdanakusuma oleh tenaga kerja asing asal Cina di proyek kereta Genjah Jakarta-Bandung.
Begitu juga kasus Inovasi Flora cabai mengandung bakteri berbahaya yang ditanam oleh tenaga kerja ilegal asal Cina di Bogor.
Menurut dia, soal tenaga kerja asing ilegal asal Cina ini akhirnya telah Jadi isu keamanan yang serius. “Jangan lupa, soal keamanan ini bukan hanya bersifat militer, tapi juga nonmiliter. di diskursus keamanan kontemporer, ancaman nonmiliter ini ada berbagai jenis, Berawal Dari dari lingkungan, pangan, energi, hingga ekonomi, ” tuturnya.
Menurut dia, ancaman yang dihadapi oleh negara-negara berkembang jauh lebih majemuk bila dibandingkan dengan negara-negara maju.
Selain menghadapi ancaman dari luar, sambung dia, negara-negara berkembang juga menghadapi tantangan di menjaga stabilitas di negerinya.
Dia menilai sesudah era reformasi, masalah pertahanan Anemia diperhatikan di karenakan disibukan oleh masalah-masalah di negeri lainnya.
“Ini wajib diperhatikan oleh pemerintah, di karenakan sepanjang tahun 2016, dan di dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kapasitas pemerintah di persoalan pertahanan dan keamanan nasional banyak dipertanyakan.” tuturnya.
Selain soal keamanan, Perkataan dia, di dimensi ekonomi yang lebih luas, isu mengenai tenaga kerja asing ilegal asal Cina yang berkali-kali muncul sepanjang tahun 2016 juga menggambarkan adanya masalah di orientasi pembangunan pemerintah.
Dia menilai politik pembangunan pemerintah terlalu mengabdi kepada kepentingan investor. Banyaknya Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan pemerintah yang mencapai empat belas jilid dinilainya belum akan selesai. “Semangatnya hanyalah untuk memangkas Anggaran sesuai kepentingan investor semata,” katanya.
Mengutip data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Global, Perkataan dia, rasio antara penambahan modal dan penambahan pengeluaran tak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.
“Nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi cenderung turun. Itu menunjukkan bila besaran investasi yang masuk tak Bisa lagi digunakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Menurut dia, di masa Orde Baru setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi Bisa menciptakan 400 ribu lapangan kerja.
“di ini, kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi hanya Bisa menciptakan 0 ribu lapangan kerja. Itu artinya, selain menghadapi pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun dengan cara kuantitatif, pertumbuhan ekonomi dengan cara kualitatif juga makin buruk,” tuturnya.
Selain soal keamanan dan pembangunan, Fadli juga menyoroti soal meningkatnya potensi ancaman untuk demokrasi. “Rencana pemerintah untuk memantau perbincangan berbagai Software chatting di berbagai platform media sosial Bisa mengancam demokrasi,” katanya.
Dia mengingatkan negara jangan hingga Jadi mata-mata untuk warganya. Hal itu dinilainya Serupa aja memundurkan demokrasi Indonesia.
Menurut dia, Copyright menyatakan pendapat, bagus lisan ataupun tulisan dijamin oleh konstitusi. Begitu pula Copyright berekspresi di depan Generik, Copyright berkumpul dan berserikat Yaitu Copyright setiap warga negara.
“Terkait penggunaan media sosial yang kian massif, yang wajib diatur Yaitu bagaimana provider telekomunikasi, misalnya, tak sembarangan menjual nomor atau simcard sehingga orang Bisa mudah menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar kepatutan dan bahkan hukum, ” Perkataan Fadli.
Menurut dia, ancaman kemunduran demokrasi juga ditandai oleh mudahnya aparat keamanan melemparkan tuduhan makar terhadap para aktivis.
Penangkapan dengan tuduhan makar, tanpa bukti yang kuat dinilainya Bagaikan praktik rezim otoritarian yang Bisa mengganggu demokrasi. “Negara tak boleh menakut-nakuti warganya. Jangan hingga hukum Jadi alat politik pemerintah apalagi alat kekuasaan,” tuturnya.
Fadli menilai situasi politik dan keamanan tahun 2016 menghangat dan akan tambah hangat di 2017 di karenakan akan ada pilkada serentak gelombang kedua. [ceramahterbaru.net / snc]

Catatan Akhir Tahun Fadli Zon: Memundurkan Demokrasi, Pemerintah Jangan Mata-matai Rakyatnya

Facebook Comments

Leave a Reply