Home Berita Islam Terbaru Benarkah Inspeksi Kepala Daerah wajib Izin Presiden?

Benarkah Inspeksi Kepala Daerah wajib Izin Presiden?

12
0
Benarkah Inspeksi Kepala Daerah wajib Izin Presiden?

Berita Islam 24H – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah (Pemda).
Pasal itu memuat ketentuan Inspeksi dan penyidikan terhadap pejabat negara yang menjalankan tindak kejahatan wajib memakai izin tertulis dari Presiden.
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Ketua MK, Mahfud MD, membacakan amar putusan di sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (26/9).
Oleh di karenakan itu, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah yang menjalankan tindak pidana kejahatan Bisa dijalankan tanpa wajib mendapat izin dengan cara tertulis dari presiden.
Padahal untuk Pasal 36 ayat (3), MK menyatakan konstitusional bersyarat. Artinya, bila penyidikan berlanjut di penahanan wajib mendapatkan izin tertulis dari presiden.
“Pasal 36 ayat (3) tak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tak dimaknai ‘tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tak diberikan oleh Presiden di waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan Bisa langsung dilakukan’,” Perkataan Mahfud.
akan tetapi, MK menyatakan izin itu tak berlaku bila terdapat beberapa Dispensasi, seperti kepala daerah yang tertangkap tangan menjalankan tindak pidana kejahatan atau disangka menjalankan kejahatan yang diancam hukuman mati dan kejahatan yang mengancam keamanan negara. Hal itu merupakan putusan terkait Pasal 36 ayat (4). [ceramahterbaru.net / mc]
Loading...

Benarkah Inspeksi Kepala Daerah wajib Izin Presiden?

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here