Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Berita Islam 24H – di 27 September lalu, pemerintah mengklaim Indonesia resmi mempunyai 51 persen saham PTFI atau Jadi pemegang saham mayoritas.
“Ini sudah selesai, selebihnya tinggal masalah administrasi aja,” Perkataan Menteri ESDM Ignasius Jonan usai Jadi saksi penandatanganan kesepakatan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan Freeport McMoran selaku induk usaha PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kementerian ESDM, Kamis (27/9/2018) seperti dikutip KOMPAS.
TERNYATA…
di Rapat DPR yang digelar Rabu (17/10/2018) kemarin terungkap:
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
hingga di ini belum ada pembayaran satu Rupiah pun yang dilakukan oleh PT Inalum Bagaikan wakil dari pemerintah di pembelian 51% saham PT Freeport. Hal itu terungkap di Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia.
Pembayaran baru akan dilakukan Seusai masalah isu lingkungan Bisa diselesaikan. Seandainya isu lingkungan Itu tak Bisa terselesaikan dengan bagus, maka transaksinya tak akan terjadi. Dengan demikian masih dimungkinkan terjadinya batal divestasi kepemilikan saham 51% atas PT Freeport Itu.
Empiris kondisi yang ada ini sungguh mengejutkan para Dewan di Komisi VII DPR. di karenakan di Rapat Tahunan MPR di tanggal 16 Agustus 2018 lalu, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Pemerintah telah menguasai 51% saham PT Freeport. “Persepsi publik, tahunya kita sudah menjalankan pembayaran atau membeli saham PT Freeport,” ujar Gus Irawan Pasaribu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).
Menanggapi pertanyaan Gus Irawan terkait besaran nilai untuk pengambilalihan saham PT Freeport, DIRUT Inalum, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa nilai pengambilalihan saham PT Freeport kepada PT Inalum Yaitu 3,85 miliar US dollar atau sekitar 57 triliun rupiah.
“Seandainya 100% nya dari nilai value PT Freeport Yaitu sekitar 7,55 miliar US Dollar, maka sesuai temuan BPK akan ada kewajiban sebesar 13,59 miliar US Dollar atas nilai ekosistem yang dikorbankan karena penambangan Freeport. Apakah di perjanjian-perjanjian yang ada, faktor lingkungan itu juga telah Jadi satu pertimbangan. Seandainya itu dipertimbangkan, maka akan Jadi beban siapa,” tanya Gus Irawan.
Dikatakannya, Seandainya pemerintah telah masuk Jadi 51% pemegang saham di PT Freeport, setelah itu wajib ada rehabilitasi, sementara PT Freeportnya sendiri tak punya uang, pasti untuk menanggung biaya rehabilitasi kerusakan lingkungan Itu akan meminta dananya kepada pemegang saham.
“Sementara value PT Freeport hanya 7,55%, akan tetapi PT Freeport punya kewajiban 13,59 miliar US Dollar. Artinya yang kita beli ini Yaitu nilai minus,” tandasnya.
Sementara itu, Budi Menyebut bahwa yang bertanggungjawab terhadap isu lingkungan Yaitu PT Freeport Indonesia. Namun Bagaikan pemegang saham resmi, nantinya PT Inalum akan mendukung PT Freeport Indonesia untuk Bisa menyelesaikan masalah isu lingkungan itu.
“Seandainya memang isu lingkungan Itu tak terselesaikan dan menyebabkan IUPK nya tak Bisa diterbitkan oleh Kementerian ESDM, maka tak mungkin dilakukan pembayaran. Sebab sesuai condition presedent yang ada di perjanjian, Disorientasi satu isinya Yaitu mengharuskan diterbitkannya IUPK. Dan di di IUPK itu ada lampiran Eksklusif mengenai penyelesaian isu lingkungan,” ujarnya.
Dijelaskannya, PT Inalum berusaha untuk menyelesaikan seluruh dokumen yang diperlukan, seperti izin dan kondisi-kondisi yang wajib diselesaikan hingga Desember 2018. PT Inalum juga akan memfinalisasi pendanaannya dan diharapkan di bulan November sudah Bisa diselesaikan sehingga transasksi siap untuk dilakukan di bulan Desember.
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22609/t/Belum+Ada+Se-Rupiah+pun+Pembayaran+Pembelian+Saham+PT+Freeport

Loading...
***
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon Menyebut, hasil rapat dengar pendapat DPR di poin dua putusan menunjukkan bahwa klaim pemerintah selama ini bohong.
“Point 2 jelas! Bahwa divestasi saham Freeport belum terealisasi. Untuk itu, DPR meminta pemerintah memberi pernyataan yang benar kepada rakyat. Keras ini! Jadi bohong 51 persen saham Freeport sudah di tangan!” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis (18/10).
[b-islam24h.com / portalislam]

Advertisement

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Facebook Comments
Loading...

Leave a Reply